Jenguk Korban Longsor Tempur Jepara, Kepala BNPB Minta 8 KK Direlokasi

Murianews, Jepara – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, meninjau langsung lokasi bencana tanah longsor di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Jumat (16/1/2026).

Dalam kunjungan tersebut, BNPB menginstruksikan relokasi segera bagi warga yang rumahnya hancur akibat bencana.

”Saya diperintah langsung Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk segera datang ke Jepara guna melakukan asesmen kondisi warga,” kata Suharyanto saat meninjau lokasi terdampak.

Berdasarkan data lapangan, tercatat sekitar 3.600 jiwa terdampak oleh rangkaian cuaca ekstrem dan longsor di wilayah tersebut.

Secara khusus, ada delapan Kepala Keluarga (KK) yang rumahnya rusak berat akibat diterjang longsor Tempur material tanah dan batu besar. Suharyanto kemudian meminta Pemkab Jepara untuk segera merelokasi mereka.

”Tolong ya, Pak Wakil Bupati, itu sudah menjadi SOP. Kalau rumah sudah kena bencana, apalagi sudah dihantam batu seperti itu, mau tidak mau, suka tidak suka harus direlokasi,” jelasnya.

Pemkab kemudian diminta mencari lahan baru untuk relokasi mereka.  Agar mereka bisa hidup lebih aman. ”Tolong dicarikan saja lahannya. Nanti BNPB yang bangun,” kata dia.

Selain itu, Suharyanto juga meminta pemerintah daerah memenuhi kebutuhan dasar para korban. Sehingga mereka tetap bisa melanjutkan hidup di tengah pemulihan bencana.

Kebutuhan lain..   

Bukan hanya kebutuhan makan minum. Tetapi kebutuhan lanjutan lainnya. Seperti pakaian, tempat tinggal, tempat tidur, obat-obatan dan fasilitas dasar lainnya.

”Memang BNPB kemarin membawa bantuan. Tapi pasti masih kurang. Yang paham terkait kebutuhan warga Tempur, pasti pemerintah daerah. Sehingga pemerintah daerah tolong berkomunikasi terus (dengan BNPB),”  tutupnya.

Untuk itu, pihaknya mendorong agar Pemkab Jepara menggunakan anggaran Biaya Tak Terduga (BTT). Sebab bupati sendiri sudah menetapkan wilayah Jepara dengan status tanggap darurat.

”Kekurangannya silahkan diajukan kepada pemerintah lewat BNPB, lewat mekanisme rembes,” jelas dia.

Suharyanto juga mendorong agar pemerintah segera memikirkan jembatan yang rusak. Sebab saat ini, akses menuju Desa Tempur masih mengandalkan jembatan kayu darurat. Pihaknya meminta agar segera dirapatkan dan dikerjakan.

”Tolong itupun (jembatan) segera kita buat. Segera rapat teknis. Biayanya, BNPB bisa dukung,” kata Suharyanto.

Editor: Anggara Jiwandhana