Tak Bisa Melaut, Ribuan Nelayan Jepara Bakal Digelontor Bantuan Beras

Murianews, Jepara – Sudah dua pekan lebih para nelayan di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah tak bisa melaut akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi. Hal ini membuat mereka tak bisa mendapatkan penghasilan dan sulit memenuhi kebutuhan keluarga.

Untuk itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Jepara, akan menggelontorkan bantuan beras paceklik untuk nelayan.

Kepala DKPP Jepara, Mudhofir menyebut, saat ini tersedia 49 ton beras cadangan pangan pemerintah.

Dia menyebut, saat ini data nelayan yang sudah masuk sebanyak 9.189 orang. Pendistribusiannya menunggu verifikasi selsai.

”Saat ini data yang masuk masih kami verifikasi. Nantinya, masing-masing nelayan mendapat 5 kilogram beras,” sebut Mudhofir, Senin (26/1/2026).

Beras cadangan yang disimpan di gudang milik DKPP itu, lanjut Mudhofir, sebelumnya tersedia 72 ton. Namun sebagian di antaranya sudah didistribusikan.

Pihaknya merinci, 12 ton sudah didistribusikan kepada warga terdampak dan dapur umum saat beberapa desa dilanda bencana banjir maupun longsor pekan lalu.

Kemudian hari ini, sebanyak 10 ton beras sudah didistribusikan untuk warga di Kepulauan Karimunjawa. Sejak dua pekan terakhir, pelayaran ke Karimunjawa memang lebih banyak berhenti total. Akibatnya, stok bahan pokok, terutama beras, di Karimunjawa terus menipis.

”Pagi tadi sudah kami distribusikan lewat Kapal Siginjai. Siang tadi sudah tiba di Karimunjawa. Karena masih angin Baratan, distribusi ke Karimunjawa memang tertunda,” kata Mudhofir.

Bantuan pangan...

Mudhofir menambahkan, jika semakin banyak beras yang didistribusikan, maka stok beras di gudang pemerintah menipis.

Terkait hal itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat jika memang dibutuhkan segera bantuan cadangan pangan lagi.

Untuk pengadaan beras cadangan pangan, tambah Mudhofir, Pemkab Jepara biasanya mengalokasikan di akhir tahun untuk cadangan pangan tahun berikutnya. Sehingga pengadaan Tahun 2026 diperuntukkan di tahun 2027.

Pasalnya, pengadaan ini untuk jaga-jaga potensi bencana atau cuaca ekstrem yang terjadi di awal tahun, terutama dampak musim Baratan bagi warga Karimunjawa dan nelayan.

Editor: Cholis Anwar