Pagu APBDes 2026 di Jepara Alami Penurunan Hingga Rp 150 Miliar

Murianews, Jepara - Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah (Jateng) turun drastis. Penurunannya bahkan mencapai Rp 150 miliar.

Pada tahun 2025 lalu, pagu APBDes Kabupaten Jepara nilainya mencapai sebesar Rp 436,9 miliar. Sedangkan tahun 2026 ini nilainya turun menjadi Rp 286,67 miliar.

"Tahun ini penurunannya mencapai Rp 150 miliar," sebut Bupati Jepara, Witiarso Utomo, saat memberi pembinaan kepada petinggi se-Jepara di Pendapa RA Kartini, Senin (9/2/2026).

Tak hanya pagu APBDes, Wiwit juga menyebut adanya penurunan pada Bantuan Khusus Pemkab Jepara. Dari Rp 27 miliar pada 2025 lalu, kini menjadi Rp17,13 miliar.

"Kondisi ini menuntut pemerintah desa untuk lebih disiplin dan selektif dalam penggunaan anggaran," jelas Wiwit

Di sisi lain, terdapat beberapa pos yang mengalami kenaikan di APBD Jepara. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi meningkat dari Rp 32 miliar menjadi Rp 34,8 miliar. Bantuan Khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga naik dari Rp 60 miliar menjadi Rp 70,9 miliar.

Bupati Jepara menegaskan, kenaikan tersebut harus dimanfaatkan secara optimal. Namun karena total pagu transfer tetap menurun, seluruh aparatur pemerintah desa diminta realistis dan bijak dalam menyikapi kondisi fiskal.

“Pastikan setiap kegiatan memiliki manfaat yang jelas, terukur, serta berkelanjutan. Fokuskan anggaran pada program yang berdampak langsung kepada masyarakat, utamakan kebutuhan prioritas, hindari belanja kurang produktif, dan dorong kemandirian desa,” tegasnya.

Aparatur Desa...

Wiwit juga meminta aparatur desa semakin memahami regulasi dan teknis pengelolaan keuangan desa agar pengelolaan semakin tertib dan akuntabel, sehingga potensi kesalahan dan penyimpangan dapat dicegah sejak perencanaan hingga pelaksanaan.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermades Jepara), Muh Ali menyampaikan kegiatan ini bertujuan memastikan desa-desa di Kabupaten Jepara tertib dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Khususnya dalam penetapan dokumen desa sesuai tahapan dan aturan yang berlaku. Sehingga bisa meminimalisir potensi penyimpangan dalam pengelolaan APBDes di desa masing-masing.

"Kami harap pemerintah desa bisa mengelola anggaran (APBDes) lebih profesional, transparan dan mampu mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan dan berdampak nyata kepada masyarakat," tandas Muh Ali.

Editor: Budi Santoso