Di sisi lain, Harno menekankan pentingnya upaya lobi politik untuk mendongkrak pendapatan daerah. Ia menyebut potensi dukungan dari partai koalisi yang mengusungnya sebagai kekuatan strategis untuk menambah anggaran Rembang.
”APBD Rembang harus dinaikkan dengan kerja keras, termasuk melalui komunikasi intensif dengan ’bapak-bapak’ di Jakarta. Kita perlu anggaran besar untuk pembangunan jalan, penyediaan air bersih, dan pembangunan embung,” ujar Harno.
Ia juga menegaskan, dukungan partai-partai koalisinya, yang memiliki perwakilan di tingkat nasional, akan menjadi keunggulan dalam memperjuangkan peningkatan anggaran.
”Kami bisa komunikasi dengan bapak Menteri partai koalisi, koalisi saya banyak yang jadi Menteri, semua bisa membantu Rembang menaikkan ekonomi 7,2 persen,” tambahnya.
Murianews, Rembang – Defisit anggaran sebesar Rp 90 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang tahun 2024 menjadi salah satu topik krusial yang dibahas dalam debat publik Pilkada Rembang 2024.
Topik ini memicu diskusi hangat antara kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati terkait solusi pembiayaan program-program unggulan mereka.
Harno, calon bupati dari pasangan nomor urut 2, menyoroti tantangan pembiayaan program ambisius yang diajukan pasangan nomor urut 1, seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen, pengadaan mobil siaga di setiap desa.
Vivit Dinarini Antasari, calon bupati dari pasangan nomor urut 1, menanggapi dengan optimis. Ia menegaskan akan memprioritaskan keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran daerah.
”Kami menerapkan balance income dan outcome, jadi belanja dan pendapatan harus seimbang. Selain itu, kami akan mengoptimalkan sumber pendanaan dari CSR, DBHCHT, dan pendapatan daerah lainnya,” ungkap Vivit.
Vivit juga mengkritik pengelolaan anggaran sebelumnya yang dinilai kurang presisi.
”Defisit ini terjadi karena pengelolaan anggaran tidak dilakukan secara terukur dan cermat. Kami optimis, sebagai generasi muda, dapat menyelesaikan masalah ini dengan lebih baik,” tambahnya.
Di sisi lain, Harno menekankan pentingnya upaya lobi politik untuk mendongkrak pendapatan daerah. Ia menyebut potensi dukungan dari partai koalisi yang mengusungnya sebagai kekuatan strategis untuk menambah anggaran Rembang.
”APBD Rembang harus dinaikkan dengan kerja keras, termasuk melalui komunikasi intensif dengan ’bapak-bapak’ di Jakarta. Kita perlu anggaran besar untuk pembangunan jalan, penyediaan air bersih, dan pembangunan embung,” ujar Harno.
Ia juga menegaskan, dukungan partai-partai koalisinya, yang memiliki perwakilan di tingkat nasional, akan menjadi keunggulan dalam memperjuangkan peningkatan anggaran.
”Kami bisa komunikasi dengan bapak Menteri partai koalisi, koalisi saya banyak yang jadi Menteri, semua bisa membantu Rembang menaikkan ekonomi 7,2 persen,” tambahnya.
Editor: Cholis Anwar
