Debat Pilkada Blora: Soal Kebudayaan Begini Gagasan Para Paslon

Murianews, Kudus – Persoalan kebudayaan disinggung dalam debat Pilkada Blora 2024 yang digelar KPU Blora, Minggu (17/11/2024). Paslon nomor urut satu, Arief Rohman menanyakan upaya pemajuan kebudayaan kepada pesaingnya.

Calon Bupati Blora nomor urut dua, Abu Nafi yang menerima pertanyaan, menanggapi hal itu dengan menyatakan akan mengupayakan keberpihakan anggaran kepada para seniman kebudayaan.

Abu Nafi juga menyatakan akan fokus menerima serapan aspirasi masyarakat dan tokoh-tokoh untuk memaksimalkan pemajuan kebudayaan di Blora. Jawaban ini disampaikannya di Debat Pilkada Blora.

”Kita akan kumpulkan mereka, kita akan datangi untuk menyerap aspirasi dari mereka. kita juga akan melakukan pembinaan kepada seluruh pegiat seni dan kebudayaan. Dengan demikian tidak ada yang merasa di anak tirikan,” ujarnya.

Abu Nafi menegaskan akan segera melengkapi visi-misi terkait pemajuan kebudayaan. Pihaknya akan melengkapi dalam waktu 100 hari kerja, dengan cara menyerap aspirasi langsung dari seniman.

”Kami akan ke desa-desa, kami akan lengkapi. Saya yakin ini akan sangat lengkap karena yang berbicara adalah masyarakat langsung. Terkait hal ini, Abu Nafi kalau sudah berkata iya maka iya, jika tidak maka tidak,” tegasnya.

Sebelumnya calon.......

Sebelumnya, Calon Bupati nomor urut satu, Arief Rahman menyinggung komitmen dari paslon nomor urut dua. Pada visi-misi yang disertakan kepada KPU Blora saat pendaftaran tidak ada yang menyinggung pemajuan budaya.

”Penjelasan Pak Abu Nafi sangat bagus tapi kami mempertanyakan komitmen paslon nomor urut dua, karena di visi-misi tidak tertulis. Apakah lupa atau bagaimana, soalnya hal ini penting sebagai pondasi pembangunan Blora,” terangnya.

Dalam Debat Pilkada Blora itu, Arief Rohman menyampaikan, kalau hanya ada program tanpa ada komitmen atau aturan yang melindungi, itu akan menjadi sebuah perkataan saja. Dengan kata lain, paslon nomor urut dua hanya omon-omon saja.

Selama ini, Arief Rohman menyatakan telah mendorong adanya peraturan daerah terkait pemajuan budaya. Pihaknya mengusulkan itu agar pemajuan budaya terjamin, terlindungi, dan berjalan dengan baik.
Editor: Budi Santoso