Tidak ketinggalan, BPBD harus melaporkan perkembangan situasi dan kejadian bencana di wilayah Kabupaten Kudus kepada Bupati.
Segala biaya yang timbul karena penetapan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus. Serta sumber dana lain yang sesuai dengan peraturan undang-undang.
Keputusan itu dikeluarkan dengan pertimbangan atas kajian cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kudus pada 5 November 2024 lalu.
Murianews, Kudus – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus, Jawa Tengah menetapkan status siaga darurat bencana tahun 2024-2025. Penetapan ini melalui keputusan Bupati Kudus nomor: 300.2.1/353/2024.
Melalui keputusan itu, Pj Bupati Kudus HM Hasan Chabibie mengatakan bencana itu bisa mengakibatkan dampak buruk bagi masyarakat, sehingga perlu adanya antisipasi yang efektif dan terukur.
Status siaga darurat bencana di Kudus terhitung mulai 7 November 2024 hingga 31 Maret 2025. Dengan status siaga ini, BPBD Kudus harus mengambil langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi bencana.
Adapun langkah yang perlu diambil yakni menyiapkan dan menyiagakan semua potensi sumber daya yang dimiliki. Dengan tujuan untuk penanganan keadaan darurat bencana.
Kemudian, melakukan kegiatan yang bisa mengurangi dampak lebih luas dari ancaman bencana. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mempersiapkan infrastruktur dan logistik yang dimiliki.
Lalu, menyiapkan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak bencana. Serta melakukan pemantauan potensi bencana hidrometeorologi dan geologi.
BPBD juga perlu melakukan koordinasi dengan BNPB, BMKG, TNI/Polri, perangkat daerah. Lebih luas lagi, koordinasi harus menjangkau dunia usaha dan masyarakat lainnya.
Perkembangan Bencana
Tidak ketinggalan, BPBD harus melaporkan perkembangan situasi dan kejadian bencana di wilayah Kabupaten Kudus kepada Bupati.
Segala biaya yang timbul karena penetapan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus. Serta sumber dana lain yang sesuai dengan peraturan undang-undang.
Keputusan itu dikeluarkan dengan pertimbangan atas kajian cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kudus pada 5 November 2024 lalu.
Editor: Zulkifli Fahmi
