Puluhan Aktivis HMI Gelar Aksi di Kantor DPRD Kudus, Ini Tuntutannya

Murianews, Kudus – Puluhan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kudus menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPRD Kudus, Kamis (20/2/2025).

Aksi tersebut bertujuan untuk menyuarakan aspirasi mahasiswa dan masyarakat terkait dengan berbagai isu strategis yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah.

Koordinator aksi Khabib Maulana menyampaikan, terdapat beberapa tuntutan utama yang diajukan dalam aksi tersebut.

”Hari ini kami menuntut terkait kebijakan efisiensi anggaran, meninjau kembali program makan siang gratis, serta mengawal isu-isu terkait kebijakan pemerintahan Kabupaten Kudus dalam menangani permasalahan kedaerahan,” ujarnya kepada Murianews.com.

Lebih lanjut, ia menegaskan, dampak dari keputusan tersebut sangat berpengaruh terhadap mahasiswa dan masyarakat luas.

Salah satunya adalah terkait efisiensi anggaran yang dinilai dapat berdampak pada kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT).

”Kami khawatir anggaran yang tidak efisien akan berimbas pada pendidikan, terutama bagi mahasiswa. Jika ini dibiarkan, bukan tidak mungkin ke depannya UKT akan meningkat, sehingga menyulitkan mahasiswa dalam mengakses pendidikan tinggi,” jelasnya.

Selain itu, aksi ini juga menyoroti fenomena di mana banyak masyarakat yang memiliki potensi besar namun tidak mendapatkan akomodasi dan fasilitas yang memadai dari pemerintah.

Merasa Tidak Mendapatkan Kesempatan... 

Hal ini tercermin dalam tagline yang kerap muncul di kalangan masyarakat, ”Kabur Aja Dulu dari Indonesia”.

”Tagline ini menjadi gambaran bahwa banyak masyarakat yang memilih untuk pergi ke luar negeri karena merasa tidak mendapatkan kesempatan yang layak di dalam negeri,” tambahnya.

Aksi demonstrasi ini diikuti oleh sekitar 70 orang yang berasal dari delapan komisariat HMI di tiga kabupaten, yaitu Kudus, Jepara, dan Rembang.

Mereka berharap tuntutan ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Kabupaten Kudus, terutama bagi para pejabat yang baru dilantik agar lebih responsif terhadap permasalahan daerah.

”Kami ingin pemerintah meninjau kembali kebijakan yang ada, membatalkan kebijakan yang merugikan, serta memastikan bahwa setiap regulasi benar-benar berpihak kepada masyarakat,” tutupnya.

Aksi ini berlangsung dengan tertib dan damai, dengan harapan suara mahasiswa dan masyarakat dapat didengar oleh pemerintah serta direspons dengan kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan publik.

Editor: Dani Agus