”Dana TT ini bisa digunakan untuk hal-hal yang sifatnya darurat, misalnya perbaikan sekolah rusak atau kebutuhan mendesak lainnya yang memerlukan tindakan cepat,” jelasnya.
Dengan berbagai evaluasi yang dilakukan, Pemkab Kudus berkomitmen untuk terus meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah demi kesejahteraan masyarakat Kudus.
Murianews, Kudus – Bupati Kudus, Samani Intakoris, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus Kamis, (27/3/2025).
Laporan tersebut menjadi refleksi atas penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran, terutama saat dipimpin oleh Penjabat (Pj) Bupati.
Bupati menekankan bahwa LKPJ ini tidak hanya berisi laporan kinerja, tetapi juga menjadi bahan evaluasi terkait efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
”Pelaksanaannya oleh Pj Bupati, kami hanya melaporkan. Namun, ada beberapa hal yang perlu dievaluasi, terutama terkait pendapatan serta efektivitas dan ketepatan dalam pembelanjaan APBD 2024,” ungkapnya Kamis, (27/3/2025).
Salah satu fokus utama dalam evaluasi ini adalah optimalisasi pendapatan daerah dan efisiensi belanja. Pemkab Kudus berupaya untuk semakin mengefektifkan digitalisasi dalam seluruh sistem penarikan dan pemungutan retribusi daerah.
Menurut Bupati, penerapan sistem digital ini diharapkan dapat mengurangi potensi kebocoran dan penyalahgunaan dana yang masuk ke kas daerah Pemkab Kudus.
”Dengan digitalisasi, kami berharap pungutan lebih transparan, akuntabel, dan bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD),” ujar Samani Intakoris.
Ia turut menyampaikan penggunaan Dana Tidak Terduga (TT), Bupati menyatakan bahwa saat ini mekanismenya lebih fleksibel. Dana tersebut dapat digunakan untuk berbagai keperluan mendesak dengan izin dari bupati.
Lebih fleksibel...
”Dana TT ini bisa digunakan untuk hal-hal yang sifatnya darurat, misalnya perbaikan sekolah rusak atau kebutuhan mendesak lainnya yang memerlukan tindakan cepat,” jelasnya.
Dengan berbagai evaluasi yang dilakukan, Pemkab Kudus berkomitmen untuk terus meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah demi kesejahteraan masyarakat Kudus.
Editor: Anggara Jiwandhana
