Sebagai tindak lanjut, DPRD akan mengundang seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk membahas secara mendalam poin-poin dalam LKPJ yang kemudian disampaikan dalam rapat paripurna selanjutnya.
Salah satu permasalahan yang disorot adalah kecenderungan pekerjaan yang dilakukan di akhir tahun, sehingga berisiko terhadap kualitas dan efektivitas pelaksanaan program.
”Tahun lalu banyak pekerjaan dilakukan di akhir tahun. Jangan sampai ini terulang kembali. Program yang sudah direncanakan harus segera dijalankan sejak awal tahun agar manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat,” ujar Masan, Kamis (27/3/2025).
Selain itu, ia juga menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada tahun sebelumnya. Menurutnya, besarnya SiLPA menunjukkan bahwa perencanaan anggaran masih perlu diperbaiki.
”SiLPA yang terlalu besar menunjukkan ada program yang tidak terlaksana dengan baik. Idealnya, SiLPA itu maksimal 5 persen dari total APBD. Jika terlalu besar, berarti ada perencanaan yang kurang matang,” jelasnya.
Murianews, Kudus – Ketua DPRD Kudus, Masan, menyoroti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024 yang telah disampaikan oleh Bupati Kudus, Samani Intakoris, pada Kamis, (27/3/2025).
Sebagai tindak lanjut, DPRD akan mengundang seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk membahas secara mendalam poin-poin dalam LKPJ yang kemudian disampaikan dalam rapat paripurna selanjutnya.
Masan menegaskan bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan APBD 2024 harus dilakukan secara serius agar tidak terjadi kesalahan yang sama seperti tahun sebelumnya.
Salah satu permasalahan yang disorot adalah kecenderungan pekerjaan yang dilakukan di akhir tahun, sehingga berisiko terhadap kualitas dan efektivitas pelaksanaan program.
”Tahun lalu banyak pekerjaan dilakukan di akhir tahun. Jangan sampai ini terulang kembali. Program yang sudah direncanakan harus segera dijalankan sejak awal tahun agar manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat,” ujar Masan, Kamis (27/3/2025).
Selain itu, ia juga menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada tahun sebelumnya. Menurutnya, besarnya SiLPA menunjukkan bahwa perencanaan anggaran masih perlu diperbaiki.
”SiLPA yang terlalu besar menunjukkan ada program yang tidak terlaksana dengan baik. Idealnya, SiLPA itu maksimal 5 persen dari total APBD. Jika terlalu besar, berarti ada perencanaan yang kurang matang,” jelasnya.
Perencanaan yang baik...
Masan menekankan, pentingnya melakukan perencanaan yang baik dan benar sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
”Meskipun di tengah efisiensi, kita harus bisa menentukan program mana yang harus segera dilaksanakan agar masyarakat bisa segera merasakan dampaknya,” tambahnya.
DPRD Kudus berharap dengan evaluasi yang lebih ketat, efektivitas pelaksanaan APBD dapat meningkat dan memberikan hasil yang lebih optimal bagi pembangunan daerah.
Editor: Anggara Jiwandhana
