Ia menyoroti adanya laporan dari anggota DPRD Kudus mengenai beberapa kepala dinas yang tidak hadir saat rapat pembahasan LKPJ barsama komisi.
Murianews, Kudus – Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Kudus, Jawa Tengah mendapatkan sorotan dari DPRD Kudus.
Ketua DPRD Kudus, Masan menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh pada kinerja OPD Pemkab Kudus. Itu disampaikannya dalam Rapat Paripurna DPRD Kudus dengan agenda pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024, Rabu (14/5/2025).
Menurutnya, berdasarkan hasil rapat komisi dengan OPD terkait, masih ada OPD yang belum optimal dalam hal kinerja, kelembagaan, dan penyerapan anggaran.
”Seperti Dinas PMD yang memiliki kinerja kurang maksimal, dan ada beberapa lagi. Sudah tercatat semua secara rinci di komisi. Kami terus koordinasi dengan bupati untuk mengevaluasi,” ujarnya.
Ia menekankan, kepala OPD harus mampu menjalankan program sesuai dengan visi-misi bupati. Apabila ada kepala dinas yang tidak mampu menjalankan tugas sesuai harapan, maka sudah sepatutnya dievaluasi.
Evaluasi itu tidak hanya demi kepatuhan administratif, tapi untuk memastikan pembangunan daerah berjalan maksimal dan tepat sasaran. Pihaknya pun telah memberikan sejumlah rekomendasi demi kebaikan pemerintahan ke depannya.
”Harapan kami, rekomendasi dewan bisa menjadi acuan bagi bupati dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan,” sebutnya.
Menurut Masan...
Menurut Masan, evaluasi LKPJ tidak hanya berfokus pada capaian program, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab dan kedisiplinan kepala OPD selama proses pembahasan di dewan.
Ia menyoroti adanya laporan dari anggota DPRD Kudus mengenai beberapa kepala dinas yang tidak hadir saat rapat pembahasan LKPJ barsama komisi.
”Memang benar, pada saat pembahasan di komisi dan paripurna mereka harus hadir. Ini bentuk tanggung jawab dan keseriusan. Alhamdulillah tadi laporan ini direspon langsung oleh Bupati dan akan ditindaklanjuti,” tegasnya.
Editor: Zulkifli Fahmi
