Sebelumnya, Ketua DPRD Kudus, Masan mengatakan berdasarkan hasil rapat komisi dengan OPD terkait, masih ada OPD yang belum optimal dalam hal kinerja, kelembagaan, dan penyerapan anggaran.
”Seperti Dinas PMD yang memiliki kinerja kurang maksimal, dan ada beberapa lagi. Sudah tercatat semua secara rinci di komisi. Kami terus koordinasi dengan bupati untuk mengevaluasi,” ujarnya.
Murianews, Kudus – Bupati Kudus, Samani Intakoris menegaskan komitmennya segera menindaklanjuti berbagai catatan dan rekomendasi DPRD Kudus di Rapat Paripurna pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024.
Kepada awak media, Samani menyatakan pihaknya akan segera menggelar rapat internal dalam waktu satu pekan untuk membahas secara khusus rekomendasi dari para wakil rakyat.
”Kami akan segera rapat sepekan ini untuk menindaklanjuti rekomendasi dan catatan DPRD Kudus,” ungkapnya usai rapat, Rabu (14/5/2025).
Menurutnya, mayoritas catatan yang diberikan DPRD bersifat konstruktif dan menjadi dasar penting untuk perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan.
”Apa yang menjadi catatan dewan itu, kami nilai 75 persen betul. Ini akan kami tindak lanjuti secara serius. Kami berkomitmen untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan pembenahan di semua lini, terutama di level organisasi perangkat daerah (OPD),” ujarnya.
Ia menambahkan, evaluasi ini akan difokuskan pada efektivitas program kerja, kualitas pelayanan publik, serta disiplin dan kinerja para kepala OPD. Samani juga merespon perihal sejumlah kepala OPD yang dilaporkan tidak hadir saat rapat bersama komisi DPRD untuk pembahasan LKPJ.
”Saya sudah menerima daftar absensi. Saya akan panggil kepala OPD yang tidak hadir untuk menghadap,” tegasnya.
Sebelumnya...
Samani berharap ke depan tidak ada lagi kepala OPD yang mengabaikan undangan DPRD. Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif merupakan kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.
Sebelumnya, Ketua DPRD Kudus, Masan mengatakan berdasarkan hasil rapat komisi dengan OPD terkait, masih ada OPD yang belum optimal dalam hal kinerja, kelembagaan, dan penyerapan anggaran.
”Seperti Dinas PMD yang memiliki kinerja kurang maksimal, dan ada beberapa lagi. Sudah tercatat semua secara rinci di komisi. Kami terus koordinasi dengan bupati untuk mengevaluasi,” ujarnya.
Ia menekankan, kepala OPD harus mampu menjalankan program sesuai dengan visi-misi bupati. Apabila ada kepala dinas yang tidak mampu menjalankan tugas sesuai harapan, maka sudah sepatutnya dievaluasi.
Editor: Zulkifli Fahmi
