”Kalau ada ASN terlambat masuk atau tidak hadir tanpa alasan jelas, datanya langsung terekam. Dari situ, bisa langsung diajukan pemotongan tunjangan kinerja melalui koordinasi dengan BPPKAD. Prosesnya otomatis lewat aplikasi,” tambahnya.
Hanya saja, Putut mengungkapkan sistem ini memang masih memiliki celah untuk mencurangi sistem. Terutama karena absensi di Kudus masih berbasis foto, belum GPS.
”Sekarang itu gampang terdeteksi. Pakai foto palsu, fake GPS di foto, semua bisa ketahuan. Sistem kami terus diperbarui, pelanggaran akan makin sulit dilakukan,” ujarnya.
Selain untuk memastikan kehadiran, sistem ini juga berguna untuk mengontrol instansi yang menambah pegawai non-ASN.
”Upaya memperketat ini bukan hanya perkara absensi saja tapi untuk menegaskan kedisiplinan dan tanggung jawa ASN di Kudus,” ungkapnya.
Murianews, Kudus – BKPSDM Kudus, Jawa Tengah menemukan adanya modus kecurangan yang dilakukan ASN Kudus dalam hal absensi kehadiran mereka di kantor. Di mana puluhan ASN yang terpantau menggunakan foto yang sama berulang kali saat mengisi daftar absensi hariannya.
”Kami panggil dan beri peringatan, baru ketahuan. Kalau setelah diperingatkan tetap mengulangi, pasti kami beri sanksi,” ucap Kepala BKPSDM Kudus Putut Winarno, baru-baru ini.
Putut enggan merinci instansi mana yang paling banyak ASN Kudus curangi absensi ini, namun menyebutkan secara implisit. Saat ditanya masalah itu, ia hanya menjawab instansi yang paling banyak pegawainya.
”Di Kudus ada puluhan lah, tidak sebanyak yang ada di daerah lain, yang sampai ratusan, kami langsung menegurnya,” tambahnya.
Karena ditemukannya modus kecurangan ini, sambung dia, maka BKPSDM Kudus langsung memperketat sistem absen ASN Kudus melalui sistem absensi terintegrasi.
Absensi itu nantinya direkam secara terpusat dan dijadikan salah satu indikator dalam menilai kinerja pegawai, di samping kualifikasi dan kedisiplinan.
Masih miliki celah...
”Kalau ada ASN terlambat masuk atau tidak hadir tanpa alasan jelas, datanya langsung terekam. Dari situ, bisa langsung diajukan pemotongan tunjangan kinerja melalui koordinasi dengan BPPKAD. Prosesnya otomatis lewat aplikasi,” tambahnya.
Hanya saja, Putut mengungkapkan sistem ini memang masih memiliki celah untuk mencurangi sistem. Terutama karena absensi di Kudus masih berbasis foto, belum GPS.
Putut mengimbau agar para ASN Kudus tidak mencoba-coba mengakali sistem, apalagi di era digitalisasi saat ini.
”Sekarang itu gampang terdeteksi. Pakai foto palsu, fake GPS di foto, semua bisa ketahuan. Sistem kami terus diperbarui, pelanggaran akan makin sulit dilakukan,” ujarnya.
Selain untuk memastikan kehadiran, sistem ini juga berguna untuk mengontrol instansi yang menambah pegawai non-ASN.
”Upaya memperketat ini bukan hanya perkara absensi saja tapi untuk menegaskan kedisiplinan dan tanggung jawa ASN di Kudus,” ungkapnya.
Editor: Anggara Jiwandhana
