Disusul Fraksi PKS yang menekankan pentingnya pelaksanaan APBD secara tepat waktu, baik dalam penetapan maupun pelaksanaan kegiatan. Ketepatan ini dinilai sebagai indikator kepatuhan terhadap peraturan dan menjaga ritme pembangunan daerah.
Adapun Fraksi PDIP mendorong adanya kajian ilmiah terhadap potensi PAD. Menurut mereka, target PAD harus realistis, faktual, dan berbasis analisis yang matang agar optimal.
”Semua fraksi menyoroti itu, sehingga ini bisa menjadi perhatian agar ke depannya lebih dioptimalkan,” ujar Ketua DPRD Kudus, Masan saat diwawancarai usai rapat paripurna, Selasa (15/7/2025).
Murianews, Kudus – Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus menyoroti rendahnya serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kudus tahun 2024.
Sorotan itu disampaikan para fraksi saat menyampaikan pandangan umum terhadap rapat paripurna DPRD dengan agenda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Juru bicara fraksi-fraksi, Sayid Yunanta membacakan pandangan umum masing-masing fraksi pada rapat paripurna di Gedung DPRD Kudus, Selasa (15/7/2025).
Fraksi PKB menyoroti rendahnya serapan anggaran 2024. Mereka menilai realisasi program masih jauh dari target. Karena itu, mereka mendesak Bupati segera mengevaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lamban.
Sementara Fraksi Gerindra menyoroti buruknya pelayanan publik dan meminta agar Pemkab segera merealisasikan anggaran. Dengan begitu tidak terjadi tumpang tindih program pada tahun berikutnya.
Kemudian, Fraksi Golkar menilai serapan anggaran yang lamban turut berdampak pada naiknya inflasi.
Mereka juga meminta pengawasan ketat terhadap toko modern yang dinilai banyak menyalahi aturan, serta upaya konkret menstabilkan harga komoditas di pasar.
Di sisi lain, Fraksi PAN-NasDem menilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum menunjukkan peningkatan signifikan. Mereka mendorong Pemkab dan tim anggaran untuk melakukan monitoring dan evaluasi rutin terhadap OPD, serta memastikan seluruh program direalisasikan sesuai target.
Silpa Tembus 208,7 M...
Fraksi Persatuan Demokrat Hanura juga menyoroti besarnya Silpa APBD 2024 yang mencapai Rp 208, 7 miliar. Seharusnya dana ini diusulkan untuk dialokasikan ke sektor infrastruktur, khususnya penanganan banjir.
Disusul Fraksi PKS yang menekankan pentingnya pelaksanaan APBD secara tepat waktu, baik dalam penetapan maupun pelaksanaan kegiatan. Ketepatan ini dinilai sebagai indikator kepatuhan terhadap peraturan dan menjaga ritme pembangunan daerah.
Adapun Fraksi PDIP mendorong adanya kajian ilmiah terhadap potensi PAD. Menurut mereka, target PAD harus realistis, faktual, dan berbasis analisis yang matang agar optimal.
”Semua fraksi menyoroti itu, sehingga ini bisa menjadi perhatian agar ke depannya lebih dioptimalkan,” ujar Ketua DPRD Kudus, Masan saat diwawancarai usai rapat paripurna, Selasa (15/7/2025).
Editor: Supriyadi
