Sementara itu, ia menegaskan, sisa pengerjaan jalan tersebut yang belum tersentuh akan dilanjutkan pada anggaran tahun berikutnya.
”Sisanya nanti coba kita usulkan ke Pemerintah Pusat. Kalau tidak ya kita di tahun 2027 akan berjuang lagi, kemungkinan menggunakan dana cukai lagi,” ungkapnya.
Murianews, Kudus – Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah segera melakukan perbaikan Jalan R Agil Kusumadya Kudus. Anggaran yang disiapkan tidak main-main, yakni sebesar Rp 12 miliar untuk memoles jalan tersebut menjadi lebih halus.
Plt Kepala Dinas PUPR Kudus Harry Wibowo mengungkapkan, anggaran tersebut bersumber APBD Perubahan tahun 2025 dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Proses pengerjaan perbaikan Jalan R Agil Kusumadya akan dimulai pada September 2025 dan ditargetkan selesai pada Desember 2025. Meski demikian, pengerjaan yang dilakukan pada tahun ini belum bisa memperbaiki sepenuhnya.
Jalan R Agil Kusumadya, kata Harry terbentang dari Depan Gedung DPRD Kudus hingga Simpang Terminal Jati, Kudus. Total panjang jalan tersebut sekitar 3,8 kilometer. Sehingga perbaikannya perlu waktu dan anggaran yang cukup banyak.
”Ini kami baru proses pengerjaannya, belum bisa sampai ujung. Kesempatan ini, kami baru mampu mengerjakan setengahnya dulu karena kemampuan anggaran tidak bisa memenuhi hingga keseluruhan jalan,” terangnya.
Pihaknya akan memulai pengerjaan dari depan Gedung DPRD Kudus menuju ke selatan sepanjang sekitar 1,8 KM. Pihaknya memang mengerjakan jalan dari arah utara ke selatan dengan pertimbangan tersendiri.
Skema pengerjaan...
”Memang kita akan tuntaskan dari depan Gedung DPRD Kudus dulu, dari utara karena lebih dekat dengan wajah Kota Kudus. Nanti pengerjaannya kami beton di bagian tertentu seperti di lampu merah karena pertimbangan tonase, selebihnya aspal acwc,” sebutnya.
Sementara itu, ia menegaskan, sisa pengerjaan jalan tersebut yang belum tersentuh akan dilanjutkan pada anggaran tahun berikutnya.
Pihaknya akan mengusulkan kepada Pemerintah Pusat mengenai pengerjaan Jalan R Agil Kusumadya. Namun, alternatif lain ketika usulan tidak disetujui maka akan dilaksanakan dengan dana cukai pada tahun 2027.
”Sisanya nanti coba kita usulkan ke Pemerintah Pusat. Kalau tidak ya kita di tahun 2027 akan berjuang lagi, kemungkinan menggunakan dana cukai lagi,” ungkapnya.
Editor: Anggara Jiwandhana
