Menurutnya, Kudus berpotensi mengalami pengurangan sekitar Rp 357 miliar dari alokasi tahun sebelumnya sebesar Rp 1,7 triliun. Pemangkasan ini dikhawatirkan berimbas pada berbagai sektor pembangunan.
”Dengan adanya pengurangan ini, kita dituntut lebih kreatif dan inovatif dalam mencari sumber pendapatan. Pajak daerah harus dioptimalkan, tapi bukan dengan menaikkan tarif. Yang paling penting, jangan sampai ada kebocoran ataupun penyalahgunaan anggaran,” tegasnya.
Sekretaris Daerah Kudus, Revlisianto Subekti, menambahkan bahwa pemerintah daerah harus cermat dalam menggali potensi penerimaan asli daerah.
”Pinter-pinter kita mencari pendapatan. Kalau mau menaikkan tarif, harus ada kajian matang terlebih dahulu. Untuk saat ini, kita sudah memberikan insentif berupa pembebasan denda PBB kepada masyarakat,” jelasnya.
Kreativitas dan inovasi menjadi kunci utama agar visi Kudus yang sejahtera, harmonis, dan taqwa dapat tercapai meski menghadapi keterbatasan anggaran.
Murianews, Kudus – Pemerintah Kabupaten Kudus atau Pemkab Kudus, Jawa Tengah menggelar sosialisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 di Gedung Setda Kudus lantai 4, Senin (29/9/2025).
Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Kudus Samani Intakoris bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Samani menegaskan pentingnya penyusunan RPJMD sebagai panduan arah pembangunan lima tahun mendatang.
Dengan visi Menuju Masyarakat Kudus Sejahtera, Harmoni, dan Taqwa, ia menekankan bahwa setiap OPD harus bergerak selaras demi mencapai tujuan tersebut.
”RPJMD ini menjadi acuan untuk menyusun strategi pembangunan yang tepat, sekaligus memastikan setiap kebijakan dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Bupati dan Wakil Bupati Kudus memiliki beberapa program unggulan seperti tunjangan kesejahteraan guru swasta, pemberdayaan dan fasilitasi pondok pesantren, bantuan keuangan desa, pemberdayaan difabel dan lansia.
Berobat gratis UHC BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan pekerja rentan. Pembangunan infrastruktur jalan, pelatihan kewirausahaan untuk santri, generasi Z dan milenial, dan sebagainya.
Tantangan besar...
Dalam kesempatan ini, Bupati Samani juga menyoroti tantangan besar yang akan dihadapi pemerintah daerah terkait wacana pengurangan dana transfer pusat.
Menurutnya, Kudus berpotensi mengalami pengurangan sekitar Rp 357 miliar dari alokasi tahun sebelumnya sebesar Rp 1,7 triliun. Pemangkasan ini dikhawatirkan berimbas pada berbagai sektor pembangunan.
”Dengan adanya pengurangan ini, kita dituntut lebih kreatif dan inovatif dalam mencari sumber pendapatan. Pajak daerah harus dioptimalkan, tapi bukan dengan menaikkan tarif. Yang paling penting, jangan sampai ada kebocoran ataupun penyalahgunaan anggaran,” tegasnya.
Sekretaris Daerah Kudus, Revlisianto Subekti, menambahkan bahwa pemerintah daerah harus cermat dalam menggali potensi penerimaan asli daerah.
”Pinter-pinter kita mencari pendapatan. Kalau mau menaikkan tarif, harus ada kajian matang terlebih dahulu. Untuk saat ini, kita sudah memberikan insentif berupa pembebasan denda PBB kepada masyarakat,” jelasnya.
Melalui sosialisasi ini, Pemkab Kudus berharap seluruh OPD mampu menyusun program dan kegiatan yang adaptif terhadap kondisi fiskal, tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
Kreativitas dan inovasi menjadi kunci utama agar visi Kudus yang sejahtera, harmonis, dan taqwa dapat tercapai meski menghadapi keterbatasan anggaran.
Editor: Anggara Jiwandhana
