Bupati Samani Siapkan Pendampingan Hukum bagi Semua Guru di Kudus

Murianews, Kudus – Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah menegaskan komitmennya untuk memberikan perlindungan dan pendampingan hukum bagi para guru dari tingkat PAUD hingga SMA sederajat di Kota Kretek.

Bupati Kudus Samani Intakoris mengatakan, lagkah ini diambil sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap maraknya persoalan yang melibatkan tenaga pendidik hingga berujung ke ranah hukum.

Pihaknya akan melakukan mediasi dan komunikasi dengan TNI, Polri, Kejaksaan, maupun Pengadilan agar setiap persoalan guru di lingkungan sekolah tidak selalu harus masuk ke ranah hukum.

”Kasus yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui dialog dan mediasi, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu, tanpa harus membebani para pihak dengan proses hukum yang panjang,” ujarnya, Selasa (17/10/2025).

Pemkab Kudus melalui Bagian Hukum bersama Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) segera menyiapkan Surat Keputusan (SK) pendampingan hukum bagi guru-guru di seluruh Kabupaten Kudus.

”Pendampingan ini berlaku untuk semua, tidak hanya guru negeri, tetapi juga guru swasta. Karena saya Bupati Kudus, maka tanggung jawab kami mencakup semua guru yang ada di wilayah Kudus,” jelasnya.

Bahkan, Samani menyebut pendampingan hukum juga akan menjangkau guru asal Kudus yang mengajar di luar daerah.

Ia menegaskan, kerja sama lintas lembaga akan dilakukan, termasuk dengan PGRI dan KORPRI, untuk memastikan guru mendapat perlindungan yang memadai.

Dikaji Dulu... 

Terkait fenomena maraknya laporan wali murid terhadap guru, Samani mengingatkan agar setiap laporan dikaji terlebih dahulu sebelum diambil langkah hukum.

”Kalau orang tua menerima laporan dari anaknya, lebih baik dikonfirmasi dulu. Apakah laporan anak sesuai fakta di lapangan atau tidak. Jangan sampai hal kecil menjadi persoalan besar karena salah paham,” ujarnya.

Samani menilai, pendampingan hukum menjadi bagian penting dalam menjaga keharmonisan antara guru, siswa, dan orang tua.

Pendampingan ini juga merupakan bentuk komitmen Pemkab Kudus untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang kondusif dan bermartabat.

”Kita ingin proses pendidikan di Kudus berjalan dengan baik, lancar, dan tanpa ada persoalan hukum yang mengganggu. Karena guru adalah ujung tombak kemajuan daerah,” pungkasnya.

Editor: Dani Agus