Gaji Buruh Rokok Kudus 2026 Berpotensi Lampaui UMK, Ini Nominalnya

Murianews, Kudus – Gaji buruh rokok di Kudus, Jawa Tengah, nominalnya diprediksi tetap akan lebih tinggi dari ketetapan upah minimum kabupaten atau UMK Kudus 2026 yang sebentar lagi akan diusulkan ke Pemprov Jateng.

Hal ini bisa dilihat dari nominal tertinggi usulan UMK Kudus 2026 dari serikat pekerja yang berada di angka Rp 2.8 jutaan. Sementara saaat ini gaji buruh rokok di Kudus yang menggunakan struktur upah tahun 2025 sudah sebesar Rp 2,9 jutaan.

Ketua Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman FSP RTMM Kudus Sabar bahkan mengatakan jika tidak menutup kemungkinan akan ada kenaikan untuk gaji buruh rokok Kudus 2026.

Hanya, untuk saat ini pihaknya belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut. Mengingat pembahasan UMK Kudus 2026 masih bergulir.

”Kami tunggu keputusan bupati dulu (nominal UMK Kudus 2026), nanti baru RTMM berkomunikasi dengan PPRK (Persatuan Perusahaan Rokok Kudus),” ucapnya pada murianews.com baru-baru ini.

Pihaknya pun berharap para buruh rokok bersabar untuk menanti kabar baik. RTMM akan terus mengupayakan kesejahteraan buruh rokok di Kabupaten Kudus. Termasuk mengusahakan nominal gaji buruh rokok Kudus yang layak.

Nominal UMK Kudus...  

Sementara terkait UMK Kudus 2026, – Dua usulan nominal UMK Kudus 2026 dari serikat pekerja maupun pengusaha kini sudah ada di tangan Bupati Kudus Samani Intakoris.

Ia pun memastikan akan menghitung dan mengkaji secara rinci dan tepat agar bisa mengakomodir semua pihak.

”Kita hitung (nominal UMK Kudus 2026) secara baik-baik dan bisa memuaskan semua pihak,” ucap Bupati Samani saat ditemui usai rapat bersama asosiasi pengusaha, Apindo Kudus dan serikat pekerja dari KSPSI Kudus, Senin (22/12/2025) petang.

Samani mengatakan, sudah ada berita kesepakatan dalam pembahasan sore tadi. Hanya saja, nominal UMK Kudus 2026 akan dipastikan dan dirembug lagi malam ini bersama sejumlah pihak.

”Besok kemudian dikirim, besok masih bisa (dikirim) ke Pemprov Jateng,” tambahnya.

Samani memastikan pemerintah daerah akan menjadi penengah dalam pembahasan UMK Kudus ini. Pemkab akan mengakomodir usulan pekerja, namun juga tetap memperhatikan situasi dan kondisi di perusahaan.

”Nanti saja, kalau sudah tanda tangan, kasih beritahu. Kami sebagai penengah kan bagaimana mengakomodir pekerja dan dan mempertahikan situasi kondisi Apindo,” tutupnya.

Editor: Anggara Jiwandhana