Antrean Masa Tunggu Haji Kini Lebih Singkat, Maksimal 25 Tahun

Murianews, Kudus – Calon jemaah haji di Indonesia mendapatkan kabar baik terkait antrean keberangkatan ke tanah suci yang menjadi relatif singkat. Mulai saat ini, masa tunggu pemberangkatan haji maksimal 25 tahun. 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid menyebut masa tunggu keberangkatan ibadah haji di Indonesia kini semakin membaik.

Jika sebelumnya calon jemaah harus menunggu hingga 30 sampai 45 tahun, saat ini rata-rata masa tunggu haji berada di kisaran 25 tahun.

”Ini perkembangan yang cukup baik. Melalui aturan baru yang dulunya bisa sampai 30–45 tahun, sekarang rata-rata sekitar 25 tahun,” ujar Abdul Wachid, Selasa (6/1/2026) di Kudus. 

Ia menjelaskan, proses pemantauan pelunasan dan administrasi haji terus dilakukan hingga batas akhir pada 9 Januari 2026.

Wachid menyebutkan, hingga pekan lalu, di Kabupaten Kudus capaian pelunasan sudah berada di angka sekitar 80 persen dan ditargetkan mencapai 100 persen pada penutupan.

”Harapannya setelah penutupan, kuota haji di Kudus sudah terpenuhi,” terangnya. 

Terkait pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang baru, Abdul Wachid mengakui bahwa di beberapa daerah saat ini belum terbentuk kantor perwakilan.

Pelayanan...

Urusan Penyelenggaraan ibadah haji di daerah yang belum terbentuk kantor perwakilan masih ditangani oleh Kementerian Agama.

”Untuk daerah yang belum ada kantor Haji, masih ditangani Kemenag. Ke depan, jika Kasi haji Kemenag daerah dapat bekerja baik 100 persen, bisa diusulkan menjadi Kepala Kantor Haji daerah,” jelasnya.

Sementara itu, ia turut menyoroti persoalan dana haji khusus yang belum sepenuhnya cair. Ia menyebutkan, angka penyelesaian haji khusus ini masih cukup rendah di bawah 10 persen. 

Menurutnya, kendala yang sering terjadi adalah lambatnya pengurusan Istithaah kesehatan, BPJS serta pemeriksaan kesehatan di puskesmas kabupaten.

Ia berharap seluruh rangkaian itu bisa dikerjakan secara cepat oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) sebagai yang berwenang. Pihaknya di DPR RI akan selalu melakukan pengawasan-pengawasan. 

”Nanti mohon segera diurus dan dipercepat sehingga nanti pada penutup 9 Januari 2026 sudah selesai semua 100 persen,” pungkasnya.

Editor: Supriyadi