Gaji ASN Kudus Tembus Rp 542 M, PPPK Paruh Waktu cuma Dapat Segini

Murianews, Kudus – Pemkab Kudus, Jawa Tengah, menyiapkan anggaran sekitar Rp 63,8 miliar untuk gaji PPPK Paruh Waktu Kudus.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk menggaji sekitar dua ribuan PPPK paruh waktu Kudus tahun 2026 ini.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah atau BPPKAD Kudus Djati Solechah mengatakan, para PPPK paruh waktu Kudus akan menerima gajinya tiap awal bulan.

”Sama seperti ASN lainnya, PNS, PPPK dan PPPK paruh waktu akan menerima gaji di awal bulan. Termasuk yang sudah dilantik kemarin, akan terima gaji awal bulan depan lagi,” ucapnya baru-baru ini.

Pemkab Kudus, sambung Djati sebisa mungkin tetap memberikan nominal gaji PPPK paruh waktu Kudus dengan tetap memperhatikan kesejahteraan pegawai.  PPPK Paruh Waktu Kudus yang sebelum dilantik memiliki gaji di bawah Rp 1 juta akan dinaikkan. 

”Kalau yang gajinya belum sampai Rp 1 juta nantinya dinaikkan minimal Rp 1 juta. Kalau sudah di atas itu, gaji PPPK paruh waktu Kudus seperti yang sebelumnya sudah diterima,” lanjutnya.

Perbandingan gaji PNS, PPPK, Paruh waktu...  

Djati menambahkan, selain menganggarkan gaji PPPK paruh waktu dalam setahun, Pemkab Kudus juga mengalokasikan anggaran untuk gaji PNS dan gaji PPPK. Yang mana alokasi anggarannya jauh lebih besar dari gaji PPPK paruh waktu.

Djati mengatakan, untuk gaji PNS dalam setahun dianggarkan Rp 353,1 miliar. Kemudian untuk gaji PPPK Kudus dianggarkan Rp 125,1 miliar.

”Jadi total gaji yang dianggarkan sekitar Rp 542 miliar-an, dalam setahun,” tutupnya.

Diketahui, sebanyak 2.606 pegawai yang diberikan SK PPPK Paruh Waktu tahun 2025. Awalnya, di Kudus terdapat 2.626 pegawai yang ditetapkan, tapi 20 diantaranya mengundurkan diri, tidak memenuhi syarat, tidak aktif bekerja, dan meninggal dunia. 

Rinciannya, terdapat 459 tenaga guru, 188 tenaga kesehatan, dan 1.959 tenaga teknis. Penetapan tenaga honorer yang memenuhi syarat menjadi PPPK Paruh Waktu Kudus merupakan tindaklanjuti dari usulan pertimbangan teknis BKN. 

Para pegawai diharapkan terus melakukan peningkatan kinerjanya terutama dalam persoalan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, mereka juga harus menjaga marwah Pemkab Kudus.