Dugaan Keracunan MBG di SMA 2 Kudus: SPPG Purwosari Ternyata Sudah...

Murianews, Kudus – Usai mencuatnya kasus dugaan keracunan MBG SMA 2 Kudus, SPPG Purwosari selaku produsen pembuat menu MBG yang dikonsumsi ratusan siswa sekolah tersebut itu pun menuai sorotan.

Banyak pihak kemudian menyangsikan apakah SPPG Purwosari tersebut sudah layak untuk menyajikan ribuan porsi menu MBG tiap harinya dan apakah syarat-syarat administrasinya sudah lengkap. Termasuk di antarnya, apakah sudah mengantongi SLHS.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Nuryanto mengatakan, SPPG Purwosari ternyata sudah mengantongi surat laik higienis sanitasi (SLHS). Dengan demikian, SPPG tersebut telah dinyatakan layak untuk mendistribusikan MBG.

”Sudah memiliki SLHS, karena semua SPPG yang beroperasional wajib memiliki itu,” sebutnya, Kamis (5/2/2026).

Per 2 Februari 2026 di Kabupaten Kudus terbangun sebanyak 96 SPPG, dari itu sebanyak 77 SPPG telah beropeasional karena telah mengantongi 77 SLHS termasuk SPPG Purwosari. Sementara itu sejumlah 98 SPPG telah melakukan pelatihan KPS Saji.

Ia menyebutkan, proses penerbitan SLHS harus melalui skema yang ditentukan dimana para pemilik SPPG harus memenuhi berbagai macam persyaratan terkait higienitas alat dan sanitasi yang sesuai standar.

Perketat... 

Ke depan, Nuryanto menyebutkan akan memperketat setiap SPPG yang beroperasi terutama yang sudah memiliki SLHS. Sertifikat itu harus benar-benar menunjukkan SPPG itu layak secara keseluruhan, sehingga tidak terjadi masalah keracunan MBG yang berdampak besar bagi penerima manfaat.

”Sejauh ini sudah ada  juga ada upaya-upaya pengetatan, kita melakukan infeksi kesehatan lingkungan itu nanti dilakukan setiap bulan sekali atau tiga bulan sekali, kemudian pemeriksaan akhirnya mungkin setiap bulan sekali, itu yang kita lakukan lewat puskesmas-mas. Terus pengawasan-pengawasan lain, meskipun kami memiliki keterbatasan personel,” tegasnya.

Nuryanto menyatakan, SLHS yang sudah diterbitkan itu masih memiliki potensi untuk dicabut. Terutama ketika ditemukan adanya pelanggaran maupun ketidaksesuaian standar dari SPPG terkait.

Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi adanya permasalahan seperti keracunan MBG di kemudian hari, sehingga makanan yang diedarkan benar-benar aman dan layak.

Editor: Anggara Jiwandhana