Nasib Guru PPPK Paruh Waktu Kudus, Sudah Tanpa THR Gaji pun Belum Cair

Murianews, Kudus – Ratusan guru dan tenaga pendidik atau tendik yang berstatus PPPK paruh waktu Kudus nampaknya harus mengelus dada dan lebih bersabar lagi. Sudah tidak dapat THR PPPK paruh waktu, mereka juga belum akan menerima gaji setidaknya dalam waktu dekat ini.

Tercatat, ada sebanyak 229 guru dan 345 tendik berstatus PPPK Paruh Waktu Kudus yang belum menerima gaji sejak bulan Januari.

Persoalan ini muncul akibat adanya perubahan regulasi terkait sumber pendanaan dari pemerintah pusat.

Awalnya, anggaran gaji untuk para pegawai ini telah disiapkan melalui dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Pusat dengan alokasi sebesar Rp 8,4 miliar untuk satu tahun.

Namun, regulasi terbaru menetapkan dana BOSP dilarang digunakan untuk membiayai gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk mereka yang berstatus PPPK paruh waktu.

”Jadi memang sampai saat ini, PPPK paruh waktu Kudus yang gajinya dianggarkan dari BOSP, semuanya belum gajian,” ucap  Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kudus Anggun Nughroho via sambungan telepon, Senin (2/3/2026).

Segera terima gaji...  

Anggun menambahkan, alokasi kebutuhan gaji untuk seluruh gaji dan tendik PPPK Paruh waktu Kudus sendiri adalah sekitar Rp 15 miliar untuk 1.033 tendik dan guru PPPK paruh waktu Kudus.

Pemkab Kudus, sudah menganggarkan BOS dari APBD sebesar Rp 6,6 miliar untuk membayar gaji 219 guru dan 246 tendik PPPK Paruh Waktu Kudus selama 12 bulan.

”Memang ada dua skema penganggaran. Kalau PPPK paruh waktu Kudus yang dianggarkan melalui APBD sudah gajian, yang dari Pusat yang belum,” tambahnya.

Anggun pun memastikan Pemkab Kudus akan terus mengupayakan agar PPPK paruh waktu BOSP bisa segera menerima gaji. Pihaknya kini telah membuat nota dinas untuk pergeseran anggaran BOS APBD senilai Rp 6,6 miliar untuk membayarkan gaji PPPK paruh waktu yang belum menerima gaji.

”Sementara nanti coba ditambal dengan anggaran yang sudah ada dulu sembari kami juga mengajukan tambahan anggaran,” tutupnya.

Tak Dapat THR... 

Sebanyak 2.606 pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau PPPK Paruh Waktu Kudus dipastikan tidak mendapat THR pada tahun ini.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus, Djati Solechah mengatakan, belum ada regulasi yang mengatur THR PPPK paruh waktu Kudus.

Sehingga pihaknya belum bisa melakukan penganggaran untuk mereka. Saat ini, pihak BPPKAD Kudus hanya melakukan penganggaran untuk THR PNS dan PPPK Penuh Waktu.

”Tidak ada memang, belum ada regulasinya jadi kami belum bisa menganggarkan,” katanya via sambungan telepon.

Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kudus Tulus Triyatmika mengatakan hal senada.

”Sejauh ini, belum ada regulasi yang mengatur terkait THR PPPK Paruh Waktu Kudus, jadi memang tidak ada (tidak dianggarkan),” tuturnya.

Editor: Anggara Jiwandhana