THR Belum Cair? Langsung Adukan ke Posko Konsultasi Disnaker Kudus!

Murianews, Kudus – Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi sesuatu yang dinanti-nanti oleh pekerja menjelang perayaan Hari Raya Idulfitri. Guna memfasilitasi penyaluran hak pekerja tersebut terpenuhi sesuai aturan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus membuka Posko Konsultasi THR.

Posko konsultasi THR ini akan memfasilitasi para pekerja yang sedang bermasalah dengan THR. Salah satunya jika dalam kondisi THR belum cair.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perselisihan Ketenagakerjaan Disnakerperinkop UKM Kudus, Agus Juanto menyebutkan, pihaknya telah membuka Posko Layanan Konsultasi THR dan BHR Keagamaan sejak 4 Maret 2026 lalu.

Bahkan, beberapa pekerja maupun perusahaan sudah melakukan konsultasi terkait hal tersebut.

”Sudah dibuka sejak Rabu (4/3/2026) kemarin. Beberapa ada yang konsultasi mengenai THR, baik dari perusahaan maupun pekerja,” jelasnya.

Posko aduan THR tersebut berada di Kantor Disnakerperinkop UKM Kudus. Pekerja maupun perusahaan dapat datang secara langsung apabila memiliki keresahan terkait penyaluran THR.

Siap terima aduan... 

Ia menyebutkan, Posko THR siap menerima aduan pekerja maupun perusahaan pada hari Senin hingga Kamis pukul 08.00 hingga 13.00 WIB. Sementara untuk hari Jumat, Posko THR melayani masyarakat pukul 07.00 WIB hingga 10.30 WIB.

”Kami juga memiliki layanan aduan online melalui WhatAps di nomor 085875107141. Mayarakat juga bisa mengakses laman resmi poskothr.kemenaker.go.id jika mendapati persoalan THR dan BHR tahun ini,” terangnya.

Sebelum membuka Posko THR ini, Disnakerperinkop UKM Kudus telah melakukan sosialisasi kepada buruh maupun pemilik usaha mengenai pembayaran THR. Meneruskan edaran resmi dari Kemenaker RI, disampaikan pula beberapa poin penting dalam pemenuhan hak pekerja dan kewajiban perusahaan.

Dalam surat edaran tersebut, perusahaan harus menyalurkan THR kepada pekerjanya paling lambat 7 hari sebelum hari raya. Mengenai nominal yang harus dibayarkan mengikuti aturan yang sesuai dengan perundang-undangan.

”Dengan adanya Posko THR, pekerja dapat melaporkan apabila terjadi pelanggaran. Begitu juga dari perusahaan bisa berkonsultasi dalam upaya pemenuhan hak pekerjanya,” pungkasnya.

Editor: Anggara Jiwandhana