Pelayanan Tak Kendur Pemkab Kudus Janji Tetap Responsif jika WFH Jalan

Murianews, Kudus – Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Kudus tetap berkomitmen untuk menjaga kualitas pelayanan publik saat wacana kebijakan Work From Home (WFH) dan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dari pemerintah pusat, dijalankan di Kudus.

Pemkab Kudus, menjamin dan memastikan transisi tersebut akan berjalan adaptif tanpa mengurangi produktivitas serta layanan kepada masyarakat.

Bupati Kudus, Samani Intakoris, menegaskan kepentingan masyarakat adalah prioritas utama. Baginya, kebijakan kerja fleksibel bukanlah hambatan, melainkan tantangan untuk tetap memberikan layanan yang cepat, tepat, dan membahagiakan warga.

”Pelayanan vital seperti kesehatan, perizinan, hingga administrasi kependudukan (Adminduk) wajib memberikan performa terbaik. Tidak boleh ada proses yang lama, semua harus mudah dan membahagiakan masyarakat,” ujar Samani.

Ia menambahkan, penerapan WFH maupun WFA di Kudus akan dilakukan secara selektif melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing.

Langkah ini diambil guna memastikan setiap aduan masyarakat, baik melalui kanal Wadul K1 maupun K2, dapat segera ditindaklanjuti secara responsif.

”WFA bukan berarti libur. Jika ada celah pelayanan atau komplain dari warga, itu menjadi dasar kami untuk langsung melakukan pembenahan,” tegasnya.

Tidak boleh kendur...  

Senada dengan hal tersebut, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kudus, Tulus Tri Yatmiko, menjelaskan, meskipun juknis resmi dari pusat masih dinantikan, arah kebijakan di daerah sudah jelas, yakni pelayanan publik tidak boleh kendur.

Layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti Disdukcapil, rumah sakit, dan perizinan, dipastikan tetap beroperasi secara optimal di lapangan.

Pemkab Kudus terus menempatkan kualitas pelayanan sebagai pilar utama di semua sektor demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang handal dan berintegritas.

”Apapun petunjuknya nanti dari atas, yang penting pelaksanaan di Kudus tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan. Mungkin akan diterapkan di OPD-OPD yang tidak secara langsung memberikan pelayanan ke masyarakat. Kalau Capil jelas tidak boleh, jadi kan ada Capil, perizinan, terus layanan di bidang kesehatan,” pungkasnya. (nad)

Editor: Anggara Jiwandhana