Kebijakan WFH Menyasar Swasta, Buruh Kudus Khawatirkan Ini

Murianews, Kudus - Kebijakan pemerintah terkait work from home (WFH) turut menyasar pada sektor swasta. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kudus merasa khawatir dengan adanya kebijakan tersebut.

Ketua DPC KSPSI Kudus, Andreas Hua menyatakan, kekhawatiran itu datang ketika kebijakan WFH satu hari untuk swasta malah menjadi ajang perusahaan untuk berlaku sewenang-wenang.

Menurutnya, WFH satu hari dapat berpotensi disalahgunakan perusahaan untuk meliburkan karyawan tanpa upah ketika produksi sedang menurun. Meski, pada aturan yang dikeluarkan pemerintah tidak membuka ruang tersebut tapi ia khawatir hal itu bisa saja terjadi.

”Karena permintaan menurun dan seterusnya, permintaan di produk manufaktur, karena menurun, bisa aja dengan himbauan ini, liburkan aja tanpa bayaran, tanpa upah. Walaupun secara resmi imbauannya tidak mengurangi upah atau gaji karyawan, tapi di lapangan bisa terjadi lain gitu lho,” tegasnya, Senin (6/4/2026).

Terlebih lagi di Kudus banyak buruh yang digaji berdasarkan hasil harian. Tentu saja kebijakan itu dapat mengganggu pendapatan upah para buruh.

Andreas menyebutkan, alangkah lebih baiknya, pemerintah tidak perlu menetapkan kebijakan itu. Mengenai penghematan energi, setiap perusahaan sudah bisa mengaturnya secara mandiri.

SPSI Kudus akan terus melakukan langkah advokasi dalam menyikapi aturan baru ini. Pihaknya memastikan, perusahaan yang menerapkan kebijakan WFH harus disepakati secara internal baik dari sisi pengusaha maupun serikat buruh.

Pada dasarnya, ia tidak mempermasalahkan kebijakan itu selagi masih dalam koridor yang ditentukan maupun disepakati internal perusahaan. Tidak merugikan pekerja maupun perusahaan itu sendiri.

”Kita paling nanti ke perusahaan misalnya mau terapkan itu, biasanya kan ngomong dengan serikatnya di perusahaan, sepanjang sesuai dengan himbauan itu dirumahkan tanpa mengurangi upah atau gaji, tidak masalah sih kita,” tegasnya.

Sementara itu Wakil Ketua Bidang Organisasi Apindo Kudus, Sulistyanto menyatakan, pihaknya belum mengetahui secara rinci aturan tersebut. Sebab, juknis WFH untuk swasta belum sampai di tangannya.

”Kami belum bisa memberikan keterangan apapun masalah wfh. Karena belum ada petunjuk teknis. Kalau memang sudah ada ketentuannya kami akan berhitung kembali baik secara konsep maupun ketentuan lainnya,” terangnya.

Sulis menyebutkan, saat ini sektor swasta masih berjalan seperti biasanya hingga petunjuk teknis diterima. Pihaknya malah sedang fokus meningkatkan produktivitas perusahaan.

Editor: Zulkifli Fahmi