Pastikan Standar Higiene, Dinkes Kudus Sidak Tempat Pengolahan Pangan

Murianews, Kudus – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, melakukan inspeksi kesehatan lingkungan (IKL) di empat tempat pengolahan pangan (TPP), Selasa (14/4/2026). Kegiatan ini dilakukan guna memastikan standar higiene dan sanitasi terpenuhi.

Ketua Tim Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga (KKO) Dinkes Kudus Budiarto menyampaikan, setiap tempat pengolahan pangan wajib memenuhi standar kebersihan serta memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

”Setiap tempat pengolahan pangan, baik restoran, catering, jasa boga, hingga depot air minum, wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi atau label pengawasan,” ujarnya, saat meninjau TPP, Selasa (14/4/2026).

Empat lokasi yang diperiksa meliputi usaha catering di wilayah Puskesmas Jepang, gerai Richeese Factory di Hypermart wilayah Puskesmas Jati, Bu Tun Catering di wilayah Puskesmas Bae, serta Pawon Mburi Catering di Desa Cendono, Kecamatan Dawe.

Dalam inspeksi tersebut, petugas meninjau berbagai aspek. Mulai dari kebersihan dapur, kondisi peralatan masak dan penyajian, higiene penjamah makanan, hingga sistem sanitasi lingkungan seperti ketersediaan air bersih dan pengelolaan limbah.

Selain itu, petugas mengambil sampel air dan makanan sebagai bagian dari proses pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan dilakukan tidak hanya secara fisik, tetapi juga melalui uji mikrobiologi dan kimia.

Dalam prosesnya, sampel akan diperiksa secara kimia untuk memastikan tidak mengandung bahan berbahaya seperti rhodamin B, metanil yellow, formalin, maupun boraks. Sementara uji mikrobiologi, dilakukan untuk mendeteksi potensi cemaran bakteri seperti Escherichia coli atau E.Coli.

Budiarto menjelaskan, hasil pemeriksaan laboratorium tersebut belum dapat diketahui secara langsung karena membutuhkan waktu, terutama untuk uji mikrobiologi yang dilakukan melalui proses kultur.

Melibatkan Petugas Puskesmas... 

”Untuk hasilnya memang belum bisa langsung diketahui, karena pemeriksaan mikrobiologi membutuhkan waktu sekitar beberapa hari hingga satu minggu,” jelasnya.

Ia menambahkan, untuk memperoleh SLHS, pelaku usaha harus memenuhi sejumlah persyaratan, mulai dari lolos inspeksi berbasis checklist hingga mengikuti pelatihan keamanan pangan bagi penjamah makanan.

”Prinsipnya, meskipun kecil, tempat pengolahan makanan harus tetap bersih, rapi, dan mampu menjamin keamanan pangan,” tegasnya.

Pengawasan dilakukan dengan melibatkan puskesmas sesuai wilayah kerja masing-masing sebagai bentuk pembinaan sekaligus pengendalian kualitas pangan di masyarakat.

Dari hasil pengecekan awal, sebagian besar tempat usaha dinilai telah memenuhi standar dasar higiene. Meski demikian, petugas tetap memberikan sejumlah catatan perbaikan, terutama terkait sanitasi dan kelengkapan fasilitas.

”Ini upaya bersama agar makanan yang dikonsumsi masyarakat tetap aman. Karena penyediaan pangan harus bisa menjamin keamanan bagi konsumen,” tandasnya.

Reporter: Wiwid Widia Yulhendrik

Editor: Dani Agus