Blora Siapkan Transformasi eks PNPM Menjadi BUMDesma, Gandeng Inspektorat dan Kejaksaan

[caption id="attachment_297766" align="alignleft" width="1890"] Foto: Pemkab Blora menggelar rapat koordinasi terkait transformasi UPK eks PNPM menjadi BUMDesma (istimewa)[/caption] MURIANEWS, Blora – Pemkab Blora, Jawa Tengah menyiapkan rencana transformasi UPK eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma). Nantinya, pemkab melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bakal menggandeng Insepktorat hingga Kejaksaan Negeri, untuk membantu mengawal dan mendampingi proses transformasi tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Blora Arief Rohman saat ditemui usai membuka rapat koordinasi transformasi UPK eks PNPM menjadi BUMDesma, Kamis (23/6/2022) di aula Saung Mekarsari, Blora. Baca juga: Duh Senangnya, 753 PPPK Guru di Blora Terima SK Pengangkatan dari Bupati ”Acara rakor ini kami juga mengundang pihak Inspektorat dan Kejaksaan agar nantinya proses transformasi sesuai aturan dan tidak ada penyelewangan. Saya meminta Dinas PMD nanti ada MoU dengan pihak Inspektorat dan Kejaksaan,” ungkap Arief. Rakor dihadiri para camat, Ketua Badan Kerjasama Antar Desa eks PNPM dan Ketua UPK eks PNPM se Kab Blora. Bupati menjelaskan rakor transformasi eks PNPM menjadi BUMDesma harus dilakukan karena banyak dinamika yang berkembang di masyarakat. ”Kegiatan ini dilakukan agar para peserta paham aturan, mulai dari pembentukan hingga berjalannya kegiatan. Sekaligus untuk memastikan peserta eks PNPM ini terwadahi dalam BUMDesma dan mendatangkan kemanfaatan yang besar dengan adanya BUMDesma di masyarakat,” ungkap Arief. Arief menambahkan, BUMDes penerima dana nantinya harus profesional. Transformasi ini menjadi awal untuk menjaga keberlangsungan dana tetap bergulir khususnya pada warga miskin di desa, serta mempercepat kemandirian desa di kecamatan lokasi PNPM-MPd. ”Hari ini kita mulai sosialisasi terkait hal ini dan penerima dana ini nantinya haruslah profesional karena menyangkut uang rakyat,” tambahnya Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas PMD Yayuk Windarti menyampaikan transformasi eks PNPM-MPd menjadi BUMDesma ini menjadi wajib hukumnya dengan harapan menjadi motor penggerak perekonomian di desa. ”Harapannya transformasi ini menjadi motor penggerak perekonomian di desa dan kami meminta masyarakat turut mengawal proses transfromasi ini,” ujar Yayuk. Sebagai informasi, transformasi UPK Eks PNPM-MPd menjadi BUMDesma ini perlu dilakukan sesuai yang diamanatkan Peraturan Menteri (Permen) Desa PDTT nomor 15 tahun 2021 pada 2 Februari 2021.     Kontributor Blora Editor: Dani Agus