Honorer di Blora Dipetakan dan Divalidasi

[caption id="attachment_299041" align="alignleft" width="1280"] Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Blora Heru Eko Wiyono. (Murianews/Kontributor Blora)[/caption] MURIANEWS, Blora – Sebanyak 6317 pekerja honorer di Kabupaten Blora, Jawa Tengah mulai dipetakan dan divalidasi. Agenda itu dilakukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Blora. ”Yang paling banyak di Dinas Pendidikan sebanyak 3645 orang, Dinas Kesehatan ada 836 orang, sisanya tersebar di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain,” ucap Kepala BKD Kabupaten Blora Heru Eko Wiyono, Rabu (29/6/2022). Menurut Heru, satu per satu OPD akan dipanggil untuk memastikan kesesuaian data yang ada. Itu dimaksudkan agar database tidak hilang dan membuat honorer kehilangan pekerjaan. Baca: HANI, Bupati Blora Terima Penghargaan dari BNN Jateng ”Kami mulai di-desk, selanjutnya masih akan dipetakan satu per satu. Pemetaan jumlah non-ASN cukup, terus kami kunci menjadi database,” jelasnya. Saat ini, Pemkab Blora berupaya bersurat ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB). Surat itu sebagai upaya menambah pegawai bisa masuk alih daya. Atau skema lain berupa outsourcing. Sebab, saat ini hanya ada tiga kriteria, yakni petugas keamanan (satpam), tenaga kebersihan, dan pengemudi. ”Kami sudah mengajukan surat ditambahi tenaga administrasi pelayanan dasar. Kami mengajukan surat ke Kemenpan RB. Kami menunggu regulasi dulu,” ungkapnya. Sementara itu, Ketua DPRD Blora M Dasum berharap pegawai non-ASN di daerah bisa diterima, karena masih dibutuhkan. Terkait rekomendasi, konsultasi yang ada belum membahasnya lebih detail. Apakah nanti akan outsourcing atau skema lain. ”Mudah mudahan yang non-ASN masih bisa diterima,” ujarnya.   Kontributor Blora Editor: Zulkifli Fahmi