Soal Keterlibatan TNI di Program MBG, Begini Respon Dandim Blora

Murianews, Blora – Komandan Kodim (Dandim) 0721/Blora, Letkol Inf Agung Cahyono, buka suara menanggapi kritik dari Ketua Komisi D DPRD Blora, Subroto, mengenai keterlibatan aparat TNI dalam pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dandim Agung Cahyono menegaskan peran TNI sebatas pada fungsi Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dan pembinaan teritorial.

”Kita selaku Kodim kewilayahan mempunyai tugas ataupun melaksanakan fungsi utama yaitu pembinaan teritorial di wilayah, sampai ke tingkat desa yaitu Babinsa,” ucap Agung, Senin (22/9/2025).

Agung menjelaskan peran Kodim, Koramil, dan Babinsa dalam program MBG hanya sebatas pengawasan secara eksternal di wilayah teritorial. Babinsa, dengan penguasaan wilayahnya, bertugas mengetahui dan mengondisikan situasi agar kondusif.

”Tugasnya Babinsa misalnya di Desa Seso, ada dapur, ya dia wajib tahu di situ tapi tidak sampai ke dalam. Tidak sampai tahu yang menyediakan bahannya siapa. Hanya, oh ini operasional (dapur) jumlahnya sekian, hari ini menunya ini, distribusinya ke mana saja, cukup itu. Dia akan melaporkan itu,” ungkapnya.

Selain MBG, peran ini juga mencakup dukungan program pemerintah lain seperti swasembada pangan. Agung juga merespons pernyataan Subroto yang siap dibenci aparat TNI.

”Saya sampaikan, titik poinnya TNI tidak membenci siapapun. Kita dari rakyat hadir untuk rakyat mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya, itu titik poinnya,” tegasnya.

Kritik DPRD...

Sebelumnya, kritik Komisi D DPRD Blora terhadap MBG mencuat saat rapat Audiensi pada Kamis (18/9/2025). Ketua Komisi D Subroto menyoroti kejanggalan pada pelaksanaan dan pengawasan program.

Subroto mempertanyakan peran aktif Kodim dan Koramil dalam urusan pangan, yang dianggap tidak sesuai dengan tugas pokok militer, yaitu pertahanan dan perang.

”Justru yang lebih tahu adalah Kodim dan Koramil. Ini kan aneh. Lah Kodim, Koramil tugasnya kan perang. Ini ngurusi makanan,” kritik Subroto.

Subroto mengungkapkan, Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, instansi yang seharusnya berperan dalam aspek gizi dan spesifikasi makanan, justru tidak dilibatkan sama sekali dalam program MBG.

Editor: Cholis Anwar