Jelang Pemilu, 499 Polisi RW Grobogan Dikukuhkan

Murianews, Grobogan – Sebanyak 499 anggota Polres Grobogan dikukuhkan menjadi Polisi Rukun Warga (RW), Senin (22/5/2023). Pengukuhan dilakukan Bupati Grobogan Sri Sumarni di halaman Setda setempat. Polisi RW tersebut bakal menjaga 1.759 RW yang tersebar di 273 Desa dan tujuh kelurahan di Grobogan. Bupati Sri menyatakan apresiasinya atas program Polisi RW tersebut. Dia berharap, Polisi RW dapat bersinergi dengan masyarakat, TNI, Pemerintah Daerah serta instansi lainnya. Mereka diharapkan mampu menjadi penghubung keresahan, keluh kesah dan harapan masyarakat. Selain itu juga untuk mendeteksi dan menangkal tindak kejahatan di tingkat RW lebih dini. Baca: 281 Polisi RW disebar ke Desa-Desa di Kudus, Ini Tugasnya ’’Harapannya, Polisi RW ini dapat mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), terutama menjelang Pemilu dan Pilkada 2024,’’ ujar Bupati. Selain sebagai pengayom masyarakat, Bupati juga ingin agar Polisi RW dapat membantu Pemkab dalam rangka mengatasi permasalahan masyarakat. Yakni kemiskinan ekstrem, stunting, pernikahan dini, angka kematian ibu-angka kematian bayi (AKI-AKB) dan masalah sosial lainya. Sementara itu Kapolres Grobogan AKBP Dedy Anung Kurniawan menegaskan, Polisi RW tidak menggantikan peran Bhabinkamtibmas yang sudah ada. ’’Peran mereka diharapkan dapat memperkuat dan responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat mulai tingkat RW,’’ ucap Kapolres. Baca: Tempat Pemotongan Hewan di Truwolu Grobogan Diprotes Warga Menurut Kapolres, konsep dari Polisi RW adalah meningkatkan intensitas komunikasi dengan masyarakat. Hal ini diharapkan mampu menyerap aspirasi dan mendeteksi dini persoalan di lingkungan masyarakat. Dengan adanya Polisi RW, Kapolres berharap setiap permasalahan di masyarakat dapat tertangani dengan cepat. Polisi RW juga dapat berkolaborasi dengan Ketua RW, kepala desa, lurah, Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk membangun kerukunan antar tetangga. Kapolres menegaskan, program Polisi RW tidak terkait dengan kontestasi Pemilu 2024. Menurutnya, anggota yang ditugaskan sebagai Polisi RW wajib netral dan tidak berpihak terhadap kepentingan politik. ’’Ini tidak ada hubungannya dengan pemilu. Karena Polisi RW ini adalah program nasional yang mengadopsi dari program serupa saat diterapkan di Polda Metro Jaya. Malah Polisi RW ini harus menjadi cooling system agar tahapan pemilu aman dan damai,’’ pungkasnya. https://youtu.be/w2D0HAxzGIM Editor: Zulkifli Fahmi