Wamentan Sudaryono Bicara Pertanian Satu Komando di Grobogan

Murianews, Grobogan – Wamentan Sudaryono menginginkan pertanian diurus dalam satu komando. Hal itu diungkapkannya saat kunjungan kerja ke Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah pada Sabtu (3/8/2024).

”Petani ini banyak yang ngurus. Masih diurus ini, diurus sana. Nanti akan kita satukan supaya mudah,” ujarnya usai mengikuti agenda bertajuk Rembug Tani di Gedung Dewi Sri Purwodadi.

Pria yang disapa Mas Dar itu menyatakan maksud kartu tani sebenarnya baik. Yakni, mencegah adanya penyelewengan. Namun, karena menyulitkan petani, menurutnya harus ada mekanisme yang lebih baik.

”Jadi maksudnya kartu tani baik, biar akuntabel, tidak ada penyelewengan. Tapi kalau mempersulit diri sendiri, harus ada mekanisme yang lebih baik. Mekanisme yang lalu-lalu kan berjalan kurang baik,” beber pria asli Grobogan itu.

Mas Dar menyebut, petani telah berkelompok dengan mengorganisir sendiri-sendiri sebagai kelompok tani. Sehingga, para petani itu sesungguhnya mengetahui jatah pupuk semua anggota kelompok.

”Petani itu kan dikasih kelompok, mereka itu kan mengorganisir diri sendiri. Sehingga mereka tahu ini dapat berapa, ini dapat berapa,” imbuh Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah itu.

Menurutnya, aturan terkait alokasi pupuk sudah ada. Persoalannya yakni bagaimana agar pupuk sampai ke petani dengan mudah.

”Tinggal aturannya, RDKK (rencana definitif kebutuhan kelompok) sudah ada. Tinggal kita sesuaikan itu bagaimana mekanisme pupuk sampai ke petani itu tidak dipersulit, tidak susah. Karena petani toh juga bayar. Subsidi itu kan tidak gratis. Tetap bayar,” ucapnya.

Mas Dar menyatakan, ketika terjadi penyelewengan, maka harus dilaporkan. Karena kelompok tani ada di desa, dia mengaku sudah berkoordinasi dengan banyak pihak. Sehingga, wakil pemerintah di tingkat desa bisa menjadi pengawas.

”Tentu pelaporan (peyelewengan) itu harus. Kelompok itu kan ada di desa. Kami sudah berkoordinasi dengan banyak pihak. Wakil pemerintah di desa itu kan ada banyak. Ada kepala desa, babinsa, bhabinkamtibmas, pendamping desa, penyuluh pertanian. Sehingga instrumen ini dipakai sebagai alat pengawas,” jelasnya.

Dia menerangkan, penyelewengan yang terjadi merupakan kasuistis. Mas Dar menyebut, sebenarnya juga banyak yang berjalan dengan baik. Meski demikian, dia meyakini mekanisme penyaluran pupuk memang harus dipermudah.

”Ini sebetulnya case per case. Di banyak tempat itu membagi pupuknya itu satu hari. Setiap kelompok tahu, siapa dapat berapa dan seterusnya. Itu pengalaman yang baik, ada seperti itu. Memang ada beberapa tempat yang case-case tertentu. Kita ingin betul caranya dipermudah,” ujar dia.

Mas Dar mengaku pihaknya sedang menyiapkan perpres mengenai aturan tersebut. Dia berharap, perpres itu akan ditekan Presiden Jokowi sebelum berganti dengan Prabowo sebagai presiden terpilih.

”Kita sedang siapkan perpresnya. Mungkin akan diteken Presiden Jokowi, kita harapkan menjelang beliau berganti dengan Pak Prabowo. Sehingga begitu Pak Prabowo menjabat (presiden), pertanian satu komando bisa kita laksanakan,” tutupnya.

Editor: Cholis Anwar