Fraksi DPRD Grobogan Sampaikan Pemandangan Umum APBD Perubahan 2024

Murianews, Grobogan – Seluruh fraksi di DPRD Grobogan, Jawa Tengah, menyampaikan pandangan umum mereka terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024. Pandangan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung Paripurna DPRD Grobogan, Senin (2/9/2024).

Fraksi PDIP melalui juru bicaranya, Erin Vincia Dora, menyoroti penurunan pendapatan yang terjadi di Dinas Pendidikan. Dalam paparan yang disampaikan, Erin menjelaskan bahwa pendapatan yang awalnya ditargetkan sebesar Rp 49,5 juta, turun menjadi Rp 34,4 juta, sehingga mengalami penurunan sebesar Rp 15,1 juta.

”Fraksi PDIP berharap agar realisasi pendapatan pada akhir tahun dapat meningkat. Kami juga meminta penjelasan terkait alasan penurunan tersebut serta capaian realisasi pendapatan hingga Agustus 2024,” ungkap Erin.

Selain itu, Fraksi PDIP juga menyoroti adanya peningkatan anggaran untuk sub kegiatan rehabilitasi ruang guru, kepala sekolah, dan Tata Usaha (TU) yang setelah perubahan bertambah sebesar Rp 482,6 juta, dari sebelumnya Rp 10,4 miliar menjadi Rp 10,9 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk belanja modal.

”Kami meminta penjelasan mengenai sekolah mana saja yang akan direnovasi serta rincian penggunaan tambahan anggaran belanja modal tersebut,” tambahnya.

Fraksi PDIP juga meminta penjelasan terkait sub kegiatan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM di bidang lingkungan hidup yang mengalami peningkatan anggaran sebesar Rp 550 juta, dari sebelumnya Rp 6,1 miliar menjadi Rp 6,7 miliar, yang akan digunakan untuk belanja barang dan jasa.

”Kami ingin mengetahui rincian penggunaan tambahan anggaran tersebut dan realisasi kegiatan ini hingga saat ini,” kata Erin.

Di sisi lain, Fraksi Gerindra, melalui juru bicaranya, Beni Susanto, menyoroti kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Beni menjelaskan bahwa pendapatan dari retribusi daerah setelah perubahan mencapai Rp 308,6 juta, meningkat sebesar Rp 23 juta dari target awal sebesar Rp 285,6 juta.

”Fraksi Gerindra berharap kenaikan pendapatan tersebut dapat tercapai. Kami juga meminta penjelasan mengenai sektor-sektor yang menyumbang kenaikan ini serta realisasi pendapatan hingga Juli 2024,” ujarnya.

Fraksi Gerindra juga menyoroti sub kegiatan penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang dianggarkan sebesar Rp 153,3 juta setelah perubahan, dari sebelumnya yang tidak ada anggaran (Rp 0). Anggaran ini akan digunakan untuk belanja barang dan jasa.

”Kami meminta penjelasan mengenai rincian penggunaan anggaran ini serta daftar desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa,” tambah Beni.

Selain itu, Fraksi Gerindra juga menyoroti sub kegiatan penilaian kesehatan koperasi di tingkat kabupaten/kota yang dianggarkan sebesar Rp 113 juta setelah perubahan, dari sebelumnya yang tidak ada anggaran (Rp 0). Dana ini akan digunakan untuk belanja operasi barang dan jasa.

”Kami meminta penjelasan mengenai rincian penggunaan anggaran tersebut serta jumlah koperasi yang saat ini masih aktif, tidak aktif, dan dalam kondisi sehat maupun sakit,” pungkasnya.

Editor: Cholis Anwar