Sekolah itu dirancang untuk menampung siswa kurang mampu dari tiga jenjang sekaligus, yaitu SD, SMP, dan SMA. Selain itu akan dilengkapi fasilitas asrama seperti halnya pesantren.
”Jadi pemerintah ingin membebaskan warga kurang mampu dari keterbatasan pendidikan,” bebernya.
Anang pun menegaskan pihaknya hanya bertugas mengusulkan lokasi pembangunan. Selanjutnya, pemerintah pusat yang membangun hingga operasionalnya.
Murianews, Grobogan – Pemkab Grobogan, Jawa Tengah pada akhirnya mengusulkan dua lokasi untuk pendirian Sekolah Rakyat. Selain di Desa Mojorebo, Kecamatan Wirosari, kini Pemkab juga mengusulkan lokasi di Kelurahan Danyang, Kecamatan Purwodadi.
Sekda Grobogan Anang Armunanto memgungkapkan, keduanya dianggap memenuhi syarat minimal lahan seluas lima hektare. Hal itu sesuai luas minimal yang dibutuhkan untuk pembangunan sekolah yang digagas Presiden Prabowo Subianto itu.
”Pada awalnya yang kami ajukan lahan di Desa Mojorebo, Wirosari. Kemudian kami diminta alternatif lokasi lain, dan kami tambahkan yang di selatan Danyang, Purwodadi,” ujar dia.
Dijelaskannya, aset Pemkab yang berada di kawasan Danyang memiliki luas lebih dari enam hektare. Hal itu pun dinilai representatif karena memiliki akses jalan yang baik serta dekat dengan pusat kota.
”Kalau keputusan tetap di tangan Pemerintah Pusat, mana lokasi yang nanti akan dipilih,” bebernya.
Anang pun berharap, lokasi Sekolah Rakyat bisa segera diputuskan. Dengan demikian, pembangunan bisa segera dilakukan.
Lebih lanjut, Anang menyatakan, meski salah satu lokasi berada di pinggiran Grobogan, hal itu bukan kendala.
Justru ia menilai, kehadiran Sekolah Rakyat di daerah pinggiran bisa mendorong munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
”Tidak masalah kalau berada di pinggiran. Kalau jadi, itu akan membuka kawasan pengembangan baru,” jelasnya.
Sasar anak kurang mampu...
Dari informasi yang diterima Pemkab, jelas Anang, Sekolah Rakyat nantinya akan menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Sekolah itu dirancang untuk menampung siswa kurang mampu dari tiga jenjang sekaligus, yaitu SD, SMP, dan SMA. Selain itu akan dilengkapi fasilitas asrama seperti halnya pesantren.
”Jadi pemerintah ingin membebaskan warga kurang mampu dari keterbatasan pendidikan,” bebernya.
Anang pun menegaskan pihaknya hanya bertugas mengusulkan lokasi pembangunan. Selanjutnya, pemerintah pusat yang membangun hingga operasionalnya.
Editor: Cholis Anwar
