Selain Percepatan, Ini Tantangan Pengadaan Barang dan Jasa di Grobogan
Saiful Anwar
Rabu, 30 Juli 2025 18:03:00
Apresiasi Pembaca
Kirimkan apresiasi Anda untuk mendukung jurnalisme bersih dan profesional Murianews.com
Syarat dan Ketentuan
Definisi Apresiasi Pembaca adalah fitur dukungan dari pembaca kepada Murianews.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
Murianews.com tidak berkewajiban memberikan balasan atas kontribusi, namun kami menghargai setiap dukungan yang diberikan.
Murianews, Grobogan – Pemerintah Kabupaten Grobogan menegaskan bahwa konflik kepentingan menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (PBJ).
Hal tersebut disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Grobogan Heru Dwi Cahyono, Rabu (30/7/2025).
Ia menekankan pentingnya mengantisipasi praktik yang merugikan negara sejak tahap perencanaan. Sebab, pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu kegiatan yang rawan terhadap penyimpangan.
”Tantangan kita bukan hanya bagaimana mempercepat proses pengadaan, tetapi juga memastikan pelaksanaannya bebas dari konflik kepentingan,” ujar dia.
Ia menambahkan, tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel tidak hanya membutuhkan regulasi yang kuat, tetapi juga integritas pelaksananya.
”Setiap tahapan pengadaan harus dijalankan dengan transparansi, akuntabilitas, dan tanpa kepentingan pribadi,” ujarnya.
Karena itulah, agenda Pendidikan Antikorupsi bagi pejabat PBJ Setda Grobogan yang digelar baru-baru ini penting untuk dilaksanakan.
Sementara itu, Kepala Bagian PBJ Setda Grobogan Muhlisin menyebutkan, capaian Survei Penilaian Integritas (SPI) Grobogan yang mengalami peningkatan.
Memperbaiki Sistem...
Dari skor 77,12 atau kategori Waspada pada tahun 2023 menjadi 78,92 kategori Terjaga pada tahun 2024. Peningkatan tersebut menempatkan Grobogan di posisi ke-8 dari seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah.
”Peningkatan SPI ini harus kita jadikan motivasi untuk terus memperbaiki sistem, bukan hanya melalui regulasi, tetapi juga dengan memperkuat nilai-nilai etika di lapangan,” jelas dia.
Dijelaskannya, dalam pelatihan tersebut, para peserta dibekali dengan pemahaman mengenai risiko dan modus korupsi dalam pengadaan. Juga pentingnya sikap profesional, jujur, dan bertanggung jawab.
Ia memaparkan, Pemkab Grobogan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola PBJ yang transparan. Juga bebas konflik kepentingan, demi pelayanan publik yang bersih dan berkualitas.
Editor: Dani Agus
