Menurutnya, sebagai lumbung pangan Jawa Tengah, Grobogan punya tanggung jawab lebih untuk memastikan keamanan pangan warganya.
”Penilaian Mandiri Kabupaten atau Kota Pangan Aman mencakup penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), kemudian perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga inovasi dan capaian penghargaan,” katanya.
Murianews, Grobogan – Pemkab Grobogan bertekad untuk menjadi Kabupaten Pangan Aman. Itu terungkap dalam rapat koordinasi yang dipimpin Sekda Grobogan Anang Armunanto di ruang rapat Setda Grobogan, Selasa (23/9/2025).
Rakor itu sendiri membahas strategi pengisian Tools Penilaian Mandiri Kabupaten atau Kota Pangan Aman yang disusun Badan POM.
Instrumen tersebut merupakan ukuran sejauh mana pemerintah daerah mampu memastikan pangan yang beredar di masyarakat benar-benar aman, sehat, dan layak konsumsi.
”Optimalkan waktu yang ada, penuhi evidence yang dibutuhkan, dan tingkatkan koordinasi dan komunikasi. Keamanan pangan bukan hanya urusan teknis, tapi langsung menyangkut kualitas hidup masyarakat,” ujar Anang.
Ia menambahkan, penguatan keamanan pangan memiliki kaitan erat dengan pencapaian pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Khususnya, pada tujuan tanpa kelaparan, hidup sehat, hingga pola konsumsi bertanggung jawab.
”Aspek ini juga menjadi indikator penting percepatan penurunan stunting dan mendukung arah besar menuju Visi Indonesia Emas 2045,” imbuhnya.
Rakor itu dihadiri perwakilan Dinas Ketahanan Pangan Daerah (DKPD) sebagai koordinator utama bersama Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan dan Perikanan, DPMPTSP, serta Bagian Hukum Setda.
Anang mengatakan, seluruh perangkat daerah diarahkan agar dokumen pendukung disiapkan secara akurat, transparan, dan terkoordinasi.
Penilaian Mencakup...
Kepala DKPD Grobogan Suwarno mengatakan, pihaknya telah tiga kali melakukan sosialisasi masif agar semua perangkat daerah memahami teknis pengisian.
Menurutnya, sebagai lumbung pangan Jawa Tengah, Grobogan punya tanggung jawab lebih untuk memastikan keamanan pangan warganya.
”Penilaian Mandiri Kabupaten atau Kota Pangan Aman mencakup penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), kemudian perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga inovasi dan capaian penghargaan,” katanya.
Editor: Zulkifli Fahmi
