Pemkab Grobogan Fokus Tangani Banjir dan Percantik Kota hingga 2027

Murianews, Grobogan – Pemkab Grobogan, Jawa Tengah memastikan penanganan banjir dan penataan kawasan perkotaan masih menjadi prioritas hingga 2027.

Hal tersebut diungkapkan Bupati Grobogan Setyo Hadi dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Grobogan Tahun 2027 di Pendapa setempat, Selasa (13/1/2026).

Bupati menyampaikan, meski tahun 2025 baru saja usai, pemerintah daerah harus bergerak cepat menyusun perencanaan tahun 2027 agar pembangunan berjalan berkesinambungan.

Mengusung semangat "Mbangun Deso Noto Kutho", Bupati menekankan pentingnya mengubah wajah ibu kota kabupaten.

”Saya ingin kita 'ninggali’ hal-hal baik. Saluran drainase diperbaiki, trotoar dibangun, pohon ditata kembali, dan lampu jalan dibuat terang benderang,” ujar dia.

Bupati mengakui ada kendala besar untuk merealisasikan target tersebut, yakni keterbatasan anggaran. Hal itu mengingat adanya penurunan signifikan dana transfer pusat pada APBD 2026 yang diprediksi berlanjut hingga 2027.

Untuk menyiasati hal itu, Pemkab Grobogan mengambil langkah berani melalui kebijakan pinjaman daerah pada tahun 2026. Dana itu dialokasikan khusus untuk percepatan pembangunan yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Percepatan pembangunan infrastruktur...   

”Pinjaman daerah Tahun 2026 menjadi pilihan kebijakan yang kita ambil demi percepatan pembangunan infrastruktur jalan, penanganan banjir, dan mempercantik wajah perkotaan,” imbuhnya.

Dijelaskan, selain fokus pada infrastruktur fisik, tema pembangunan 2027 juga diarahkan pada penguatan ekonomi inklusif dan kualitas SDM.

Bupati meminta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tetap inovatif. Beberapa hal lain yang menjadi perhatian Bupati yakni penuntasan Infrastruktur.

”Pembangunan kantor OPD yang terhenti tahun ini dilanjutkan di 2027 agar pelayanan publik makin baik,” katanya.

Selain itu, Bupati juga meminta agar menekan angka kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting serta AKI/AKB.

”Kami juga minta peningkatan inovasi pelayanan publik melalui digitalisasi birokrasi,” katanya.

editor: Anggara Jiwandhana