Menkeu Purbaya Tarik Rp 75 T untuk Belanja Negara

Murianews, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menarik dana pemerintah di bank milik negara sebesar Rp 75 triliun. Rencananya, uang tersebut akan dialokasikan untuk belanda negara melalui kementerian atau lembaga.

Pernyataan tersesbut diungkapkan Menkeu Purbaya seusai Seremoni Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2026 di Jakarta, Jumat (2/1/2026).

”Itu buat belanja rutin kementerian ataupun lembaga. Saya tarik, seperti ditarik dari sistem, tapi langsung dibelanjakan lagi. Jadi, langsung masuk ke sistem perekonomian, tidak mengganggu uang beredar di sistem perekonomian,” katanya seperti dilansir Antara.

Menurutnya, penarikan dana tersebut bakal mendongkrak efek berganda (multiplier effect) pada sistem ekonomi. Apalagi, pemerintah pusat dan daerah bakal membelanjakan peralihan uang itu sehingga makin mendorong aktivitas ekonomi.

”Malah harusnya lebih bagus, karena ada dampak multiplier dari belanja pemerintah, pusat maupun daerah. Jadi itu nggak apa-apa, tapi yang Rp201 triliun masih saya taruh di perbankan,” ujarnya.

Penarikan tersebut, lanjutnya, sudah dilakukan di akhir tahun kemarin (31/12/2025). Dana itu digunakan untuk belanja negara guna menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Meski demikian, ia mengakui kebijakan penempatan dana tersebut belum berjalan secara optimal. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) per Oktober 2025, kredit perbankan tercatat 7,36 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Kebijakan Pemerintah...

Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan BI yang belum sepenuhnya sinkron.

”Injeksi uang yang kita taruh di sistem perbankan itu nggak seoptimal yang saya duga sebelumnya. Harusnya ekonomi lari lebih cepat karena ada sedikit ketidaksinkronan kebijakan antara kami dengan bank sentral yang sekarang sudah dibereskan,” ujarnya.

Namun, Menkeu menegaskan bahwa koordinasi antara pemerintah dan bank sentral kini telah diperbaiki.

Ia menyebut dalam dua minggu terakhir, BI mulai mendukung kebijakan pemerintah sehingga likuiditas di sistem perekonomian akan semakin longgar.

Untuk diketahui, pemerintah sebelumnya menempatkan dana Rp276 triliun yang berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) ke lima Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan satu bank pembangunan daerah (BPD).

Rinciannya, masing-masing Bank Mandiri, BRI, dan BNI memperoleh Rp 80 triliun, BTN Rp 25 triliun, BSI Rp 10 triliun, serta Bank DKI Rp 1 triliun.