Tolak Jadi Menteri Kepolisian, Kapolri: Lebih Baik Saya Jadi Petani

Murianews, Jakarta – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyatakan menolak usulan polri di bawah kementerian, termasuk menjadikan dirinya sebagai Menteri Kepolisian.

Mantan ajudan Presiden Joko Widodo tahun 2014 itu  mengaku sudah ditawari beberapa orang menjadi Menteri Kepolisian.

”Ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WhatsApp bahwa 'mau enggak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian?” katanya sambil menirukan pesan tersebut saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Senin,seperti dilansir Antara, Senin (26/1/2026).

Penolakan Sigit bukan tanpa alasan. Ia memandang struktur Polri yang berada langsung di bawah kendali Presiden adalah harga mati untuk menjaga profesionalitas dan kecepatan pelayanan publik.

Bahkan, Sigit memberikan pernyataan yang cukup ekstrem terkait komitmennya menjaga independensi Polri dari birokrasi kementerian.

”Apabila ada pilihan, apakah polisi tetap berada di bawah Presiden atau ada Menteri Kepolisian dan Kapolri tetap memimpin, saya memilih Kapolri saja yang dicopot. Saya kira itu untuk sikap saya,” tegasnya.

Ia menambahkan, jika jabatan Menteri Kepolisian itu dipaksakan, ia lebih memilih pensiun dan pulang ke kampung halaman.

”Saya lebih baik menjadi petani saja,” imbuhnya.

Alasan Krusial...

Menurut Kapolri, ada beberapa alasan krusial mengapa Polri harus tetap berada di bawah Presiden

”Kita memiliki 17.380 pulau dan apabila dibentangkan sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden, luas kita setara dari London sampai Moskow,” sebutnya.

Listyo juga menekankan bahwa keberadaan kementerian yang menaungi Polri justru berpotensi menciptakan dualisme kepemimpinan atau ”matahari kembar”.

Hal ini dikhawatirkan akan memperlambat gerak Polri saat Presiden membutuhkan instruksi cepat dalam situasi darurat nasional.

Hingga saat ini, posisi Polri memang masih menjadi bahan diskusi hangat di tingkat legislatif dan eksekutif. Namun, dengan pernyataan terbaru ini, Kapolri telah memberikan sinyal kuat bahwa internal kepolisian tetap menghendaki status quo demi stabilitas keamanan nasional.