Red Notice Terbit, Kejagung Siapkan Skema Ekstradisi Riza Chalid

Murianews, Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) mulai menyiapkan langkah hukum strategis untuk memulangkan tersangka kasus dugaan korupsi minyak mentah, Mohammad Riza Chalid, ke Indonesia. Hal ini menyusul terbitnya Red Notice Interpol (RNI) atas nama pengusaha tersebut pada 23 Januari lalu.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, mengungkapkan bahwa pihaknya memiliki dua opsi untuk membawa pulang Riza Chalid, yaitu melalui skema deportasi atau proses ekstradisi.

”Dengan terbitnya red notice ini, ada dua hal. Baik itu nanti dengan sistem deportasi karena kita sendiri sudah mencabut paspornya, atau yang kedua bisa juga nantinya dengan sistem ekstradisi,” ujar Anang di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Riza Chalid telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018–2023. Kasus yang menyeret bos minyak ini saat ini diketahui telah memasuki tahap persidangan.

Anang menjelaskan, proses penerbitan red notice memakan waktu cukup lama karena adanya perbedaan persepsi sistem hukum antara Indonesia dan Interpol internasional.

Di Indonesia, tindak pidana korupsi wajib menyertakan bukti kerugian negara, sementara di banyak negara anggota Interpol, fokus hukum lebih tertuju pada tindak suap-menyuap.

”Kami melakukan pendekatan dan argumentasi untuk meyakinkan Interpol bahwa perbuatan yang bersangkutan murni merupakan perbuatan pidana, bukan dinamika politik,” tambahnya.

Interpol...

Sekretaris NCB Interpol Indonesia, Brigjen Polisi Untung Widyatmoko, memastikan keberadaan Riza Chalid saat ini sudah dipetakan. Ia terdeteksi berada di salah satu negara anggota Interpol.

Meskipun lokasi spesifik belum bisa diungkap demi kelancaran operasi, Untung menegaskan tim dari Indonesia sudah bergerak ke negara yang dimaksud.

”Keberadaannya telah kami petakan dan pantau. Tim saat ini juga sudah berada di negara yang bersangkutan untuk menindaklanjuti koordinasi dengan counterpart asing,” kata Untung.

Pascapenerbitan RNI, Polri dan Kejaksaan Agung terus memperkuat sinergi dengan kementerian dan lembaga terkait di dalam negeri guna memastikan proses pemulangan tersangka berjalan lancar.

Upaya ini merupakan komitmen pemerintah dalam menuntaskan kasus korupsi besar yang merugikan sektor energi nasional.