Usut Korupsi Bea Cukai, KPK Pastikan Panggil Sejumlah Produsen Rokok

Murianews, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan memperluas jangkauan penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan.

Fokus baru penyidik kini mengarah pada keterlibatan pihak swasta, di mana sejumlah produsen rokok dijadwalkan akan segera dipanggil untuk dimintai keterangan.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengonfirmasi kepastian pemanggilan tersebut dalam keterangan pers di Jakarta seperti dilansir Antara, Sabtu (28/2/2026).

Menurut Asep, tim penyidik telah mengantongi daftar informasi mengenai produsen rokok yang diduga memiliki keterkaitan dengan kasus suap dan gratifikasi di lembaga tersebut.

Meski identitas perusahaan belum diungkap ke publik, Asep menegaskan bahwa KPK saat ini tengah menyiapkan langkah teknis pemanggilan.

Ia berjanji akan mengungkap detail mengenai profil perusahaan, identitas pemilik, lokasi operasional, hingga jumlah nilai transaksi yang terkait dengan perkara ini setelah seluruh data terkumpul secara lengkap dan valid.

Penyidikan ini merupakan pengembangan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 4 Februari 2026 lalu.

Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat, Rizal, serta belasan orang lainnya. Hingga saat ini, enam orang telah ditetapkan sebagai tersangka awal, termasuk pejabat struktural di bidang intelijen penindakan dan penyidikan bea cukai serta pihak swasta dari Blueray Cargo.

Tersangka Baru...

Dinamika kasus terus berkembang dengan ditetapkannya tersangka baru pada 26 Februari 2026, yakni Budiman Bayu Prasojo (BBP) yang menjabat sebagai Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan DJBC.

Masuknya nama pejabat di bidang cukai ini menguatkan indikasi adanya praktik lancung dalam pengurusan pita cukai yang berdampak pada maraknya peredaran rokok ilegal di Indonesia.

KPK saat ini sedang mendalami dugaan korupsi lain di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, khususnya yang berkaitan dengan skema pengurusan cukai.

Keterlibatan produsen rokok dalam pusaran kasus ini diduga kuat menjadi salah satu faktor kunci yang menyebabkan kerugian negara di sektor penerimaan cukai, sehingga pemeriksaan terhadap para pelaku industri hasil tembakau menjadi langkah krusial bagi penyidik.