Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin mengatakan, beberapa waktu lalu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati mendapatkan bantuan Rp 250 juta untuk penanganan banjir di Kabupaten Pati.
Sayangnya, dari jumlah itu hanya Rp 100 juta yang dialokasikan untuk korban banjir. Sedangkan disasanya digunakan untuk biaya oprasional. Pihaknya pun menyayangkan hal ini.
Ali mengatakan pihaknya mengetahuinya setelah mendapat laporan dari anggotanya, Suwarno yang hadir dalam Rapat Penetapan Status Tanggap Darurat di Ruang Joyokusumo, Rabu (8/3/2023).
Baca: Jalan Pantura Pati-Rembang Macet Lagi, Ini Gara-garanya’’Kemarin ketika kami dilapori Pak Warno (Suwarno) yang hadir, ketika ada bantuan dari pusat Rp 250 juta, yang 100 juta untuk membantu yang terkena banjir dan yang mahal justru untuk oprasionalnya,’’ kata Ali ketika ditemui di Gedung DPRD Kabupaten Pati, Kamis (9/3/2023).
Pihaknya pun sempat menanyakan itu pada pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati. Berdasarkan keterangan Pemkab Pati yang didapatkan, dana oprasional itu juga sudah sesuai regulasi.
Namun, Ali tidak memahami regulasi yang dimaksud. Maka dari itu, pihaknya bakal mengundang Penjabat (Pj) Bupati Pati Henggar Budi Anggoro dan jajarannya untuk mempertanyakan itu.
Namun, Ali tidak memahami regulasi yang dimaksud. Maka dari itu, pihaknya bakal mengundang Penjabat (Pj) Bupati Pati Henggar Budi Anggoro dan jajarannya untuk mempertanyakan itu.’’Kami tanyakan katanya regulasi. Saya belum tahu regulasinya. Besok tanggal 16 (Maret 2023) kami akan rapatakan dan undang TAPD, eksekutif, untuk membahas hal-hal yang krusial seperti itu,’’ tutur dia.Diketahui, Pemkab Pati menetapkan status tanggap darurat bencana pada Rabu (8/3/2023). Penetapan itu selama 14 hari. Mulai tanggal 4 Maret 2023 hingga 28 Maret 2023.Pihaknya tidak mau stutus tanggap darurat bencana digunakan untuk hal-hal yang tidak seharusnya. Ia berharap anggaran dana tanggap darurat bencana digunakan semestinya dan tidak ada pemotongan.’’Tentunya (kami harapkan) tidak hanya statusnya yang naik. Nanti pak Pj harus mengeluarkan dana tanggap darurat. Tapi yang menjadi pesan saya, uang tanggap darurat ini, dikeluarkan 100 persen untuk membantu bagi mereka yang terdampak bencana banjir,’’ ujar dia. Reporter: Umar HanafiEditor: Zulkifli Fahmi
Murianews, Pati – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menyesalkan adanya pemotongan bantuan untuk korban banjir. Di mana, bantuan dipotong hingga 60 persen untuk operasional.
Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin mengatakan, beberapa waktu lalu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati mendapatkan bantuan Rp 250 juta untuk penanganan banjir di Kabupaten Pati.
Sayangnya, dari jumlah itu hanya Rp 100 juta yang dialokasikan untuk korban banjir. Sedangkan disasanya digunakan untuk biaya oprasional. Pihaknya pun menyayangkan hal ini.
Ali mengatakan pihaknya mengetahuinya setelah mendapat laporan dari anggotanya, Suwarno yang hadir dalam Rapat Penetapan Status Tanggap Darurat di Ruang Joyokusumo, Rabu (8/3/2023).
Baca: Jalan Pantura Pati-Rembang Macet Lagi, Ini Gara-garanya
’’Kemarin ketika kami dilapori Pak Warno (Suwarno) yang hadir, ketika ada bantuan dari pusat Rp 250 juta, yang 100 juta untuk membantu yang terkena banjir dan yang mahal justru untuk oprasionalnya,’’ kata Ali ketika ditemui di Gedung DPRD Kabupaten Pati, Kamis (9/3/2023).
Pihaknya pun sempat menanyakan itu pada pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati. Berdasarkan keterangan Pemkab Pati yang didapatkan, dana oprasional itu juga sudah sesuai regulasi.
Namun, Ali tidak memahami regulasi yang dimaksud. Maka dari itu, pihaknya bakal mengundang Penjabat (Pj) Bupati Pati Henggar Budi Anggoro dan jajarannya untuk mempertanyakan itu.
’’Kami tanyakan katanya regulasi. Saya belum tahu regulasinya. Besok tanggal 16 (Maret 2023) kami akan rapatakan dan undang TAPD, eksekutif, untuk membahas hal-hal yang krusial seperti itu,’’ tutur dia.
Diketahui, Pemkab Pati menetapkan status tanggap darurat bencana pada Rabu (8/3/2023). Penetapan itu selama 14 hari. Mulai tanggal 4 Maret 2023 hingga 28 Maret 2023.
Pihaknya tidak mau stutus tanggap darurat bencana digunakan untuk hal-hal yang tidak seharusnya. Ia berharap anggaran dana tanggap darurat bencana digunakan semestinya dan tidak ada pemotongan.
’’Tentunya (kami harapkan) tidak hanya statusnya yang naik. Nanti pak Pj harus mengeluarkan dana tanggap darurat. Tapi yang menjadi pesan saya, uang tanggap darurat ini, dikeluarkan 100 persen untuk membantu bagi mereka yang terdampak bencana banjir,’’ ujar dia.
Reporter: Umar Hanafi
Editor: Zulkifli Fahmi
