Murianews, Pati – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pati mengingatkan jika memasuki tahun politik, masyarakat harus selalu waspada. Utamanya terhadap politisasi agama yang dapat memicu polarisasi dan perpecahan di tengah masyarakat.  

Plt Kepala Kantor Kemenag Pati Ahmad Syaikhu mengatakan, dampak politisasi agama ini dapat menciptakan kebencian antargolongan. Karena itu, masyarakat diminta cerdas dalam berpolitik dan tidak menggunakan agama sebagai alat.

”Tahun politik memang sudah terasa (polarisasi). Satu-satunya cara kita ndak boleh membawa nuansa agama di ranah politik dan tidak menjadi agama sebagai alat politik,” kata Ahmad Syaikhu, Kamis (10/8/2023).

Ia juga berharap masyarakat memahami dan melaksanakan moderasi beragama. Yakni, memahami agama yang dianut masing-masing serta melaksanakan toleransi dan tidak mencampur adukkan urusan agama.

”Kita memahami dan melaksanakan agama yang kita anut dengan seimbang. Dan tidak mencampur adukan antara ajaran agama,” kata dia.

Hal ini senada dengan ucapan Ganjar Pranowo dalam acara peringatan hari ulang tahun (HUT) pertama DGP8 di Lapangan Mojoagung, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, akhir bulan lalu.

Dalam acara itu, Ganjar yang hadir via zoom meminta relawan untuk lebih menyuarakan gagasan tentang penanganan permasalahan Indonesia saat ini dari pada isu SARA. Menurutnya, cara ini lebih efektif dan baik dibandingkan menyuarakan isu SARA.

”Jangan berkampanye isu SARA dan konflik identitas. Kita bicara konseptual (saja). Bagaimana pertanian hijau, isu lingkungan, isu perempuan, difabel dan dan sebagianya,” kata Ganjar.

Editor: Cholis Anwar