Murianews, Pati – Pasokan gas elpiji 3 kg bersubsidi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah tersendat. Kondisi itu disebut lantaran terjadi masa transisi aturan baru pembelian gas elpiji 3 kg bersubsidi.
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Pati Hadi Santoso mengatakan karena peralihan regulasi itu terdapat kendala di tingkat bawah.
Salah satunya, adanya pendataan konsumen yang dilakukan Pertamina melalui pangkalan dan agen. Proses ini diduga yang membuat sirkulasi gas elipiji 3 kg melambat dari biasanya.
Masalah lain yakni adanya pembatasan yang dilakukan dalam kebijakan Pertamina. Seperti jatah gas antara skala rumah tangga dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kini dibedakan oleh Pertamina.
’’Cara ini memang bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak konsumen diperbolehkan membeli gas subsidi atau batas mereka membeli secara aturan,’’ kata Hadi.
Kini jatah gas elpiji 3 kg untuk skala rumah tangga dalam satu bulan hanya mendapatkan empat tabung saja. Sementara UMKM dijatah delapan hingga sepuluh tabung dalam satu bulannya.
Padahal kebutuhan mereka berbeda satu sama lain. Terutama dalam skala UMKM yang mempunyai perbedaan mencolok.
Hadi menyebut dalam satu hari terdapat beberapa UMKM yang membutuhkan elpiji 3 kg bersubsidi lebih dari jatah yang ditentukan Pertamina. Dirinya menyebut ada UMKM dalam seharinya dapat menghabiskan satu hingga tiga tabung.
’’Ketika kebutuhan ini dibatasi memang ada kesulitan. Padahal untuk membeli elpiji 3 kg harus memakai KTP dengan kuota tertentu. Jadi permasalahan ini yang sedang kami masih bahas,’’ lanjut Hadi.
Sulitnya mendapatkan gas melon pernah dirasakan oleh penduduk Kabupaten Pati. Salah satunya warga Desa Bageng, Kecamatan Gembong Kholis (36) beberapa pekan lalu.
Kholis bercerita terpaksa harus berputar ke beberapa tempat untuk mendapatkan elpiji 3 kg. Waktu itu, sejauh ingatan Kholis ada empat desa yang ia datangi untuk membeli gas melon.
’’Hampir semua kosong saat itu dan baru sekitar empat desa itu baru dapat gas,’’ kata Kholis.
Editor: Zulkifli Fahmi
