Ia mengungkapkan miskomunikasi semacam ini sering terjadi. Dampaknya pun keputusan untuk menyelesaikan masalah belum selesai sampai sekarang.
”Contohnya, bonus pelatih, siltap, perekrutan perangkat desa ternyata molor. Ini membuat keputusan molor. Penyelesaian masalah molor. Contohnya Perda dan Perbup itu lama sekali. Kelamaan. Jadi terhambat kerja kita. Ada PR-PR yang harus diselesaikan,” tandas dia.
Politisi asal Partai Demokrat ini pun berharap Henggar Budi Anggoro berbenah. Apalagi aganda Pilkada dan Pengisian Perangkat Desa berlangsung di masa jabatannya.
Murianews, Pati – Polemik terkait sulitnya PJ Bupati Pati Henggar Budi Anggoro untuk duduk bareng menyelesaikan permasalahan kebijakan dengan dewan atau DPRD masih terus bergulir.
Wakil Ketua I DPRD Pati Joni Kurnianto menilai Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro sulit diajak berembuk. Menurutnya, hal ini membuat keputusan dalam menentukan kebijakan cenderung molor.
Joni mengaku sudah menyampaikan keluhan ini di berbagai kalangan, baik dari anggota DPRD Pati, tokoh masyarakat hingga ulama.
Menurut Joni kritikan ini terjadi lantaran Pj Bupati Pati belum melakukan tindakan nyata dalam menyelesaikan masalah di Bumi Mina Tani. Pj Bupati Pati hanya sibuk menghadiri acara-acara tanpa memberikan solusi.
”Bliau rajin hadir acara-acara, undangan dari masyarakat maupun forum-forum. Ada piagam dan penghargaan tentang Pati juga yang dipamerkan. Tapi yang dimaksud teman-teman ini adalah belum ada tindakan nyata di lapangan dalam menyelesaikan masalah,” ungkap Joni, Sabtu (27/4/2024).
Bahkan Joni menyebut, selama tiga periode ia duduk di kursi DPRD, baru kali ini merasakan Pj Bupati sulit diajak kerja sama. Ia menilai Pj sulit diajak komunikasi dua arah. Sulit diajak berembuk bareng-bareng.
”Hubungan dengan Pak Sekda dan Dewan kayak ada kerenggangan. Kayak putus. Ndak nyambung. Seharusnya, Pj dan Sekda ada hubungan dua arah, sehingga apa yang diinginkan kami juga tahu. Sering miskomunikasi. Akhirnya, kita pikirannya suudzon terus,” tutur dia.
Ia pun menyontohkan terkait acara Rapat Paripurna pada pekan lalu yang tertunda lantaran Pj Bupati Pati tak hadir. Menurut Joni, Pj Bupati seharusnya sudah mendapatkan jadwal jauh-jauh hari. Saya yakin itu jadwal sudah diberikan ke Pj.
”Tapi ternyata ada Pj kegiatan. Oke lah, Pj ada kegiatan itu wajar. Tapi setidaknya menghubungi Pak Ketua secara telepon langsung. Ada tembung dulu,” kata dia.
Ia mengungkapkan miskomunikasi semacam ini sering terjadi. Dampaknya pun keputusan untuk menyelesaikan masalah belum selesai sampai sekarang.
”Contohnya, bonus pelatih, siltap, perekrutan perangkat desa ternyata molor. Ini membuat keputusan molor. Penyelesaian masalah molor. Contohnya Perda dan Perbup itu lama sekali. Kelamaan. Jadi terhambat kerja kita. Ada PR-PR yang harus diselesaikan,” tandas dia.
Politisi asal Partai Demokrat ini pun berharap Henggar Budi Anggoro berbenah. Apalagi aganda Pilkada dan Pengisian Perangkat Desa berlangsung di masa jabatannya.
Editor: Cholis Anwar
