Ia menegaskan, tidak akan ada lagi jual beli jabatan untuk pegawai honorer atau perangkat desa di bawah pemerintahannya.
”Tidak ada jual beli jabatan, tidak ada jual beli pegawai honorer, dan pengisian perangkat desa juga harus bersih tanpa adanya pembayaran,” tambahnya.
Namun, jawaban Sudewo tersebut tidak sepenuhnya memuaskan Budiyono dan pasangannya, Novi. Keduanya menilai bahwa pernyataan Sudewo lebih bersifat retorika dan masih membutuhkan bukti konkret.
”Kami membutuhkan bukti, bukan sekadar retorika,” tandas Budiyono.
Murianews, Pati – Debat perdana Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Pati, Jawa Tengah yang berlangsung di ruang Rapat Paripurna DPRD Pati, Rabu (30/10/2024) berjalan dinamis.
Pada segmen keempat, moderator memberikan kesempatan kepada paslon nomor urut 03 Budiyono-Novi unutuk bertanya kpada paslon 01 Sudewo-Candra.
Budiyono mengajukan pertanyaan tajam terkait komitmen pemberantasan korupsi kepada calon nomor urut 1, Sudewo.
Budiyono yang pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Pati, menilai pemberantasan korupsi merupakan tolok ukur keberhasilan pemerintahan daerah.
”Keberhasilan daerah jika tidak ada korupsi. Bagaimana saudara dapat meyakinkan kami bahwa Pati akan bebas korupsi dan pungli? Karena korupsi dan pungli merugikan masyarakat,” ujar Budiyono dalam sesi debat.
Menanggapi hal tersebut, Sudewo berjanji akan membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari pungutan liar jika terpilih sebagai Bupati Pati.
Ia berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan masyarakat tanpa adanya praktik pungli yang sering dikeluhkan.
”InsyaAllah, jika saya dipercaya memimpin Pati, saya akan menjalankan pemerintahan yang bersih. ASN harus melayani masyarakat dengan baik, tanpa pungli,” tegas Sudewo.
Selain itu, Sudewo juga menyatakan keseriusannya untuk memberantas praktik jual beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati.
Ia menegaskan, tidak akan ada lagi jual beli jabatan untuk pegawai honorer atau perangkat desa di bawah pemerintahannya.
”Tidak ada jual beli jabatan, tidak ada jual beli pegawai honorer, dan pengisian perangkat desa juga harus bersih tanpa adanya pembayaran,” tambahnya.
Namun, jawaban Sudewo tersebut tidak sepenuhnya memuaskan Budiyono dan pasangannya, Novi. Keduanya menilai bahwa pernyataan Sudewo lebih bersifat retorika dan masih membutuhkan bukti konkret.
”Kami membutuhkan bukti, bukan sekadar retorika,” tandas Budiyono.
Editor: Cholis Anwar
