Sementara itu, Ketua Bawaslu Rembang Totok Suparyanto mengatakan, telah menerima aduan tersebut, serta melakukan kajian awal. Sehingga Bawaslu bisa memastikan jenis dugaan pelanggarannya.
”Kemudian kami akan melakukan rapat pembahasan dengan Sentra Gakkum jika itu dugaannya pelanggaran pidana,” pungkas dia. (nad)
Murianews, Rembang – Kepala Desa atau Kades Sumbermulyo, Kecamatan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah diduga tak netral dalam Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Rembang 2024.
Hal ini membuat tim kuasa hukum paslon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Vivit-Umam melaporkan ke Bawaslu setempat.
Mereka berbondong-bondong ke Bawaslu pada Kamis (31/10/2024). Laporan itu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan oknum kades tersebut.
Perwakilan Tim Hukum paslon nomor urut 1 Vivit-Umam, Ali Hadi mengatakan, bahwa pihaknya melaporkan Kades Sumbermulyo atas dasar video berdurasi 10 detik yang tersebar di media sosial.
Video tersebut memperlihatkan oknum Kades berinisial AS memegang kamera ala vlog sambil berpose dua jari dan mengucap dukungan ke salah satu Paslon di Rembang.
Selain itu, dalam video tersebut juga memperlihatkan beberapa orang berpose sama bahkan ada seorang mengangkat segepok uang ratusan ribu rupiah.
”Kami dari tim advokasi melaporkan satu peristiwa, yang mana ada salah satu dugaan kepala desa berkampanye. Dimana ada ucapan dan mengangkat jari, lalu juga menunjukkan uang dan juga menyebut Paslon lain,” ujarnya.
Ali berharap, oknum kades yang diduga melakukan pelanggaran kampanye ataupun netralitas kades diproses sesuai hukum yang berlaku. Ia juga mengaku telah mendapatkan tanda terima laporan dari Bawaslu Rembang. Sehingga saat ini masuk kedalam proses penyelidikan Bawaslu.
”Kami telah mendapat tanda terima laporan dari Bawaslu. Harapannya bagaimana aturan yang sudah ada, undang-undang desa juga undang-undang pemilu mungkin ada yang terkait dengan hal tersebut,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Rembang Totok Suparyanto mengatakan, telah menerima aduan tersebut, serta melakukan kajian awal. Sehingga Bawaslu bisa memastikan jenis dugaan pelanggarannya.
”Kemudian kami akan melakukan rapat pembahasan dengan Sentra Gakkum jika itu dugaannya pelanggaran pidana,” pungkas dia. (nad)
Editor: Cholis Anwar
