”Tokoh agama ini dihadirkan karena mereka dekat dengan rakyat dan umat. Mereka akan memberikan dampak yang besar atau mainset untuk mencegah koruspi maupun memberantas korupsi,” tutur Agus.
Selain menggandeng pemuka agama, pihaknya juga membuka Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) untuk mencegah praktek gratifikasi di lingkungan pejabat Kabupaten Pati.
”Terkait pungli dan gratifikasi kami sudah membuka kran dengan adanya Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). Misalnya ada gratis bisa lapor ke kami gak perlu ke KPK,” kata dia.
”Biasanya jelang lebaran ada laporan dan kami sampaikan ke KPK. Kalau bentuk makanan kami lapor dan serahkan ke panti asuhan atas petunjuk KPK. Kalau barang kita kirim ke KPK,” pungkas dia.
Murianews, Pati – Inspektorat Daerah Kabupaten Pati menggandeng sejumlah tokoh agama untuk mencegah korupsi. Mereka pun diberikan ruang untuk berbicara perihal korupsi dari segi agama di Pendapa Kabupaten Pati.
Lima pemuka agama membahas tentang bahaya korupsi di tingkatan masyarakat hingga pejabat. Mereka sepakat bahwa korupsi berpotensi merusak peradaban.
Acara perayaan Hari Anti Korupsi Sedunia ini dihadiri sejumlah pejabat di lingkungan Kabupaten Pati hingga perwakilan sejumlah sekolah. Pj Bupati Pati Sujarwanto Dwiatmoko juga tampak mendengarkan pembahasan tersebut.
Sebelum melakukan pemaparan, Pj Bupati Pati menyerahkan hadiah kepada pemenang lomba poster anti korupsi di tingkat SD, SMP hingga SMA.
”Nilai-nilai ajaran agama sangat tegas melarang tindakan yang merugikan pihak lain, termasuk korupsi. Melalui mimbar-mimbar pengajaran agama, diharapkan tercipta generasi yang berintegritas, jujur, dan berani menegakkan kebenaran,” kata Pj Bupati Pati.
Inspektur Daerah Kabupaten Pati Agus Eko Wibowo menjelaskan Hari Anti Korupsi Sedunia sebenarnya digelar setiap tanggal 9 Desember. Tapi di tingkat Kabupaten biasanya digelar sebelum tanggal 9 Desember.
”Karena puncaknya dilakukan di KPK,” ujar dia.
Agus mengaku perayaan Hari Anti korupsi Sedunia kali Kita memanggil dan menghadirkan pemuka agama, karena sebelumnya kami menghadirkan teman kades, kemudian kepala. Sekolah, kades pendidikan akhirnya tokoh-tokoh agama.
Anti Korupsi...
”Tokoh agama ini dihadirkan karena mereka dekat dengan rakyat dan umat. Mereka akan memberikan dampak yang besar atau mainset untuk mencegah koruspi maupun memberantas korupsi,” tutur Agus.
Selain menggandeng pemuka agama, pihaknya juga membuka Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) untuk mencegah praktek gratifikasi di lingkungan pejabat Kabupaten Pati.
”Terkait pungli dan gratifikasi kami sudah membuka kran dengan adanya Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). Misalnya ada gratis bisa lapor ke kami gak perlu ke KPK,” kata dia.
Ia memaparkan, kebanyakan pejabat Pemkab Pati mendapatkan gratifikasi menjelang lebaran. Mereka pun melaporkan gratifikasi tersebut kepada Inspektorat Kabupaten Pati.
”Biasanya jelang lebaran ada laporan dan kami sampaikan ke KPK. Kalau bentuk makanan kami lapor dan serahkan ke panti asuhan atas petunjuk KPK. Kalau barang kita kirim ke KPK,” pungkas dia.
Editor: Cholis Anwar
