”Tuntutan kami, supaya izin baru Hak Guna Pakai PT LPI itu segera dihentikan. Jangan sampai ada izin baru lagi dan masalah tanah itu segera dikembalikan kepada rakyat petani Pundenrejo,” minta Sarmin.
”Tuntutan kami kembalikan tanah rakyat. Tanah itu benar-benar tanah peninggalan nenek moyang kami. Kedua, jangan sampai diterbitkan izin LPI Hak Guna Pakai. Tanah harus didistribusikan ke rakyat. Pemerintah daerah maupun pusat harus memikirkan rakyat Pundenrejo,” tandas dia.
Murianews, Pati – Puluhan petani Pundenrejo, Kecamatan Tayu menggelar demonstrasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pati, Rabu (22/1/2025). Mereka pun menyampaikan sejumlah tuntutan.
Para petani mengaku dari Gerakan Masyarakat Petani Pundenrejo (Germapun). Salah satu perwakilan petani Pundenrejo, Sarmin mengaku demo ini merupakan aksi kesekian kali untuk memperjuangkan tanah mereka.
”Luasan 7,3 hektare. Selama ini tanah ini status quo. BPN sudah berkali-kali dan tidak ada kesepakatan. Lempar bola terus,” ujar Sarmin kepada Murianews.com usai Audiensi dengan BPN Pati.
Sejak tahun 2000 lalu, para petani berkonflik dengan PT Laju Perdana Indah (LPI) atau Pabrik Gula (PG) Pakis. Hingga kini atau hampir 25 tahun, konflik tersebut tak kunjung selesai.
Pada beberapa tahun lalu, PT LPI mempunyai Hak Guna Pakai (HGP) di lahan garapan para petani. Konflik pun muncul, para petani mengaku sering mendapatkan intimidasi saat menggarap lahan pertanian tersebut.
”Tanah itu memang berkonflik selalu petani diintimidasi. Tanaman petani dirusak terus. Petani menggarap turun temurun. Konflik ini sejak 2000 sampai sekarang,” kata dia.
Pada tahun 2024 kemarin, HGP PT LPI habis. Saat ini, perusahaan tersebut berupa memperpanjang dan memperbarui HGP ke BPN. Upaya ini mencoba dicegah para petani.
Tuntutan petani...
Dalam demo itu, Sarmin dan petani Pundenrejo lainnya meminta HGP PT LPI tidak diperpanjang. Mereka khwatir konflik lahan bakal semakin panjang bila HGP PT LPI diterbitkan kembali.
”Tuntutan kami, supaya izin baru Hak Guna Pakai PT LPI itu segera dihentikan. Jangan sampai ada izin baru lagi dan masalah tanah itu segera dikembalikan kepada rakyat petani Pundenrejo,” minta Sarmin.
Pihaknya juga menuntut agar lahan seluas 7,3 hektare tersebut dikembalikan ke petani Pundenrejo. Ia menilai seharusnya, pemerintah pro terhadap petani.
”Tuntutan kami kembalikan tanah rakyat. Tanah itu benar-benar tanah peninggalan nenek moyang kami. Kedua, jangan sampai diterbitkan izin LPI Hak Guna Pakai. Tanah harus didistribusikan ke rakyat. Pemerintah daerah maupun pusat harus memikirkan rakyat Pundenrejo,” tandas dia.
Editor: Cholis Anwar
