Sudewo Minta Waktu Tiga Tahun untuk Perbaiki Jalan Rusak di Pati

Murianews, Pati – Bupati Pati Sudewo mengaku bakal berusaha untuk untuk memperbaiki jalan rusak di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Namun, dirinya meminta waktu tiga tahun untuk membuat jalan mulus.

Bupati Pati yang terpilih dalam Pilkada 2024 ini mengaku perbaikan jalan menjadi salah satu prioritasnya. Namun, tidak mudah untuk membuat jalan di Bumi Mina Tani mulus, perlu waktu ekstra.

”Rusak (jalan) itu yang akan menjadi prioritas pembangunan saya di tahun 2025-2026 dan seterusnya. Target saya dalam tiga tahun kepemimpinan saya semua jalan di kabupaten Pati dalam kondisi baik dan layak,” ujar Sudewo.

Setelah itu, lanjut dia, pemerintahannya bakal fokus untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Sudewo berkomitmen mencerdaskan masyarakat Kabupaten Pati.

Ia pun menegaskan, tidak boleh ada warga kabupaten Pati yang bodoh. Karena menurut Sudewo, SDM manusia yang unggul dan tangguh itu karakter modal utama pembangunan.

”Kepada camat dan kepala desa tugasnya terasa berbeda dalam kepimpinan saya. Harus betul-betul turun ke bawah memberikan pengarahan dan penjelasan segala kebijakan yang saya lakukan, supaya seluruh rakyat kabupaten Pati berpartisipasi aktif dalam pembangunan,” tambahnya.

Sudewo juga mengatakan, Ketua Tim Penggerak PKK juga akan selalu turun ke bawah. Ini dilakukan agar masyarakat memahami dan menyambut baik kebijakan-kebijakan yang dilakukan di bidang pendidikan, kesehatan dan lainnya.

”Saya berharap kita kompak dan solid. Kalau pada saat Pilkada kemarin ada perbedaan politik, itu hal wajar. Tapi untuk sekarang ini, kita harus berfikir ke depan untuk membangun Kabupaten Pati. Saya minta seluruh warga Desa Bendar Kecamatan Juwana bersatu guyub rukun membangun Kabupaten Pati yang kita cintai,” pungkasnya.

Bekal anggaran...

Sebagai informasi, Sudewo mempunyai bekal sebesar Rp 2.848.097.206.000 untuk membangun Kabupaten Pati pada tahun ini. Anggaran itu bersumber dari APBD Kabupaten Pati tahun 2025.

Namun, besaran anggaran tersebut harus dipangkas Rp 59,2 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Pasalnya, Pemerintah Pusat melakukan efesiensi anggaran.

Editor: Cholis Anwar