Pihaknya mengaku mendukung kebijakan Bupati Pati untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan karakter siswa. Namun kebijakan itu bisa selaras dengan lembaga pendidikan keagamaan.
”NU punya pesantren sekitar 280-an, kami juga punya madin 345-an, kita juga punya TPQ sekitar 1.040-an. Bagaimana penguatan karakter yang dikonsepkan Pak Bupati benar-benar diimplementasikan dengan lembaga di bawah NU,” pungkasnya.
Pernyataan ini berbeda dengan klaim Bupati Pati Sudewo. Sebelumnya, Sudewo mengaku PCNU sudah menerima kebijakan lima hari sekolah.
urianews, Pati – Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Pati KH Yusuf mengungkapkan kebijakan Bupati Pati Sudewo lima hari sekolah belum final. PCNU Pati menilai kebijakan lima hari sekolah di Pati perlu kajian lebih lanjut.
Hal ini diungkapkan Kiai Yusuf usai mengikuti Audiensi di Ruang Kerja Bupati Pati, Kamis (8/5/2025) sore. Sejumlah pimpinan PCNU Kabupaten Pati juga ikut menghadiri audiensi tersebut.
Kebijakan lima hari sekolah di Pati memang hanya diberlakukan di tingkat SD negeri dan SMP negeri. Namun Kiai Yusuf pun menaruh harapan lima hari sekolah nanti tidak mengganggu aktivitas Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) maupun Madrasah Diniyah (Madin).
”Untuk lima hari sekolah perlu ada kajian lebih lanjut. Perlu kajian akademis, sosiologis, termasuk regulasi sehingga tidak berbenturan,” ujar Kiai Yusuf kepada Murianews.
Nantinya bakal dibentuk tim pengkaji dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pati maupun PCNU Kabupaten Pati. Kedua tim tersebut bakal dipertemukan untuk menyampaikan sisi positif maupun negatif kebijakan lima hari sekolah.
”Tadi juga disampaikan bagaimana kajian nanti tidak hanya Pemkab Pati tapi juga melibatkan masyarakat kita. Pak Bupati juga menyampaikan nanti NU akan membentuk tim untuk kajian khusus terkait wacana lima hari sekolah,” ungkap dia.
Dirinya menegaskan, lima hari sekolah nanti tidak memakai metode full day school. Sehingga diyakini tidak mengganggu Madin maupun TPQ.
Harus ada titik temu...
”Yang jelas bukan Full Day School, sampai sore yang mengganggu lembaga keagamaan madin, TPQ dan sebagainya. Tapi ini harus ada titik temu. Termasuk harus ada kajian libur hari sabtu seperti apa. Baik itu moralitas, dan sebagainya,” tutur dia.
Pihaknya mengaku mendukung kebijakan Bupati Pati untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan karakter siswa. Namun kebijakan itu bisa selaras dengan lembaga pendidikan keagamaan.
”NU punya pesantren sekitar 280-an, kami juga punya madin 345-an, kita juga punya TPQ sekitar 1.040-an. Bagaimana penguatan karakter yang dikonsepkan Pak Bupati benar-benar diimplementasikan dengan lembaga di bawah NU,” pungkasnya.
Pernyataan ini berbeda dengan klaim Bupati Pati Sudewo. Sebelumnya, Sudewo mengaku PCNU sudah menerima kebijakan lima hari sekolah.
Editor: Anggara Jiwandhana
