Ia pun meminta seluruh kepala sekolah dan pihak terkait untuk tidak menolak kehadiran dapur MBG di lingkungannya. Karena hal itu dinilai bertentangan dengan semangat pemerataan dan peningkatan gizi siswa secara nasional.
”Penegak hukum juga harus ikut mengawasi jalannya program ini. Kami di Komisi D siap melaporkan ke Badan Gizi Nasional (BGN) jika ada temuan intervensi. Kami sudah mendapat akses kerja sama melalui Komisi IX DPR RI,” tambah Teguh.
Program MBG sendiri merupakan inisiatif nasional yang bertujuan menyediakan makanan sehat dan bergizi secara gratis bagi para pelajar, serta mendorong terbentuknya ekosistem dapur sehat dan terstandar di seluruh Indonesia.
Dengan dukungan dan pengawasan aktif dari DPRD serta partisipasi masyarakat, diharapkan pelaksanaan MBG di Kabupaten Pati dapat berjalan lancar dan tepat sasaran, tanpa adanya gangguan dari kepentingan-kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
Murianews, Pati – Beredar isu dugaan penghalangan atau intervensi dalam pendirian dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah di Kabupaten Pati. Komisi D DPRD Kabupaten Pati pun angkat suara.
Ketua Komisi D, Teguh Bandang Waluyo menegaskan pihaknya akan mengawal ketat jalannya program tersebut. Ia mengancam bakal melaporkan langsung ke Jakarta bagi pihak-pihak yang menghambat pelaksanaan program ini.
”Saya mewanti-wanti siapa pun yang mengintervensi atau menghalangi pendirian dapur MBG, akan kami laporkan langsung ke Jakarta. Ini komitmen kami, dan sudah seizin Ketua DPRD Kabupaten Pati,” tegas Teguh, Jumat (25/7/2025).
Ia mengaku menerima sejumlah laporan dari masyarakat terkait adanya upaya mengarahkan pendirian dapur MBG hanya melalui jalur atau individu tertentu.
Teguh menilai, hal ini justru berpotensi mengganggu tujuan utama program, yakni pemerataan akses makanan sehat dan bergizi untuk seluruh peserta didik, tanpa diskriminasi wilayah.
”Saya dapat informasi bahwa ada yang menyarankan harus lewat orang ini atau orang itu. Silakan saja, tapi yang kami persoalkan adalah jangan sampai program ini terhambat. MBG harus bisa berjalan, bukan hanya di dalam kota, tapi juga sampai ke pelosok,” ujarnya.
Dari sekitar 60 dapur MBG yang direncanakan berdiri di Kabupaten Pati, Teguh menyebut baru 5 hingga 10 dapur yang sudah mulai beroperasi. Sisanya masih dalam tahap pembangunan maupun perencanaan.
Peningkatan gizi...
Ia pun meminta seluruh kepala sekolah dan pihak terkait untuk tidak menolak kehadiran dapur MBG di lingkungannya. Karena hal itu dinilai bertentangan dengan semangat pemerataan dan peningkatan gizi siswa secara nasional.
”Penegak hukum juga harus ikut mengawasi jalannya program ini. Kami di Komisi D siap melaporkan ke Badan Gizi Nasional (BGN) jika ada temuan intervensi. Kami sudah mendapat akses kerja sama melalui Komisi IX DPR RI,” tambah Teguh.
Program MBG sendiri merupakan inisiatif nasional yang bertujuan menyediakan makanan sehat dan bergizi secara gratis bagi para pelajar, serta mendorong terbentuknya ekosistem dapur sehat dan terstandar di seluruh Indonesia.
Dengan dukungan dan pengawasan aktif dari DPRD serta partisipasi masyarakat, diharapkan pelaksanaan MBG di Kabupaten Pati dapat berjalan lancar dan tepat sasaran, tanpa adanya gangguan dari kepentingan-kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
Editor: Cholis Anwar
